Demokrat Tuding Hasto Cuci Tangan, Bela Puan dan Pramono
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai, pernyataan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto soal partai oposisi tak mungkin terlibat korupsi merupakan politik cuci tangan. Sebab, korupsi tak terkait dengan oposisi atau bukan.
"Saya pikir, Hasto sedang memainkan politik cuci tangan dalam hal ini. Hasto ingin mengesankan ke publik, posisi PDIP saat kejadian korupsi e-KTP adalah oposisi yang tidak mungkin terlibat korupsi. Padahal, kita tahu secara terang benderang bahwa korupsi bukan terkait dengan posisi sebagai pemerintah maupun sebagai oposisi," kata Ferdinand, Kamis 22 Maret 2018.
Menurutnya, korupsi bersifat personal pada pribadi dan moral seseorang. Sehingga, tak bisa dikaitkan dengan status kelembagaan politik sebagai oposisi atau sebagai penguasa.
"Meski PDIP sebagai oposisi saat itu bukan berarti kader PDIP bersih dan tidak ada yang terlibat korupsi. Fakta bahwa kader PDIP banyak yang tersangkut dengan skandal korupsi di pusat maupun di daerah sebagaimana jumlah tersangka yang diusut oleh penegak hukum salah satunya oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Ini fakta," kata Ferdinand.
Ia menegaskan, tesis Hasto yang menyatakan seolah oposisi tidak mungkin korupsi adalah sesat. Apalagi, penyebutan nama Pramono Anung dan Puan Maharani dalam kasus korupsi e-KTP, bukan berasal dari Partai Demokrat yang saat itu sebagai penguasa yang sedang memerintah. Tetapi, berasal dari terdakwa korupsi, yaitu Setya Novanto yang pernah menjabat ketua DPR.
"Kalau mau cuci tangan, bantah saja keterangan Setya Novanto dengan fakta-fakta bukan dengan opini. Jika memang Pramono dan Puan tidak terlibat, nyatakan tidak terlibat dengan bukti-bukti dan bukan dengan opini," kata Ferdinand.
Ia pun membandingkan perbedaan antara Partai Demokrat dengan PDIP. Saat ada kader Partai Demokrat yang terlibat korupsi, justru penyelidikannya didukung oleh Partai Demokrat dan tidak dilindungi satu pun.
"Karena, hukum harus ditegakkan apapun alasannya. Beda sekarang dengan PDIP, ketika kadernya disebut terlibat korupsi, malah melempar ke pihak lain dan terkesan melindungi kadernya yang diduga terlibat korupsi," kata Ferdinand.
Ia meminta agar PDIP atau Hasto jangan menyiramkan air cuci tangan ke pihak lain. Sebab, hal ini sangat tidak elok dalam penegakan hukum maupun politik.
"Hadapi saja permasalahan korupsi yang dituduhkan dengan bukti-bukti bukan dengan opini," kata Ferdinand.
PDIP: Kami bukan penguasa
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, angkat suara terkait pernyataan Setya Novanto di pengadilan hari ini, yang menyebut nama sejumlah politikus partai berlambang Banteng Moncong Putih menerima uang proyek e-KTP.
Menurut Hasto, partainya siap diaudit dan dikonfirmasi mengenai tudingan Novanto yang kini berstatus terdakwa kasus korupsi e-KTP. Baca selengkapnya.
Baca juga:
Puan dan Pramono Terima US$500 Ribu Uang E-KTP
Pramono Bantah Terima Uang E-KTP
Nama Anggota DPR yang Disebut Novanto Kebagian Uang E-KTP
Pramono Ngaku Bicara dari Hati ke Hati dengan Anies Baswedan
Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung menceritakan pertemuannya dengan Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan pada Jumat, 15 November 2024.
