Cak Imin dan Basarah Dilantik Jadi Pimpinan MPR Pekan Depan

Ahmad Basarah, Wakil Seketaris Jendral PDIP.
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengatakan pelantikan tiga Wakil Ketua MPR yang baru akan dilakukan pada Senin, pekan depan. Keputusan ini disepakati dari hasil rapat gabungan pimpinan MPR.

Kala Cak Imin Sebut Tak Ada KIM, Jong Un dan Kimchi saat Pilkada 2024

"Sudah disepakati kita akan mengagendakan secepatnya ya. Itu Senin paripurna menetapkan wakil ketua yang tiga, kemudian melantik. Senin tanggal 26, dan sudah disepakati," kata Zulkifli di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 21 Maret 2018.

Dia menambahkan surat usulan nama wakil ketua MPR sudah disampaikan fraksi PDIP, Gerindra, dan PKB. Menurutnya, lebih cepat dilantik akan lebih bagus. Komunitas deklarasi Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) maju di Pilpres 2019 sebagai cawapres.

Cak Imin Undang Seluruh Partai Politik Meriahkan HUT ke-26 PKB

"Didahului penyesuaian rancangan tatib sudah tadi, sudah diketok, nanti redaksinya akan disempurnakan kesekjenan tapi rapat gabungan sudah menyetujui. Itu lah MPR, kami selalu musyawarah, mufakat, sudah berlangsung 4 tahun ini," lanjut Zulkifli.

Terkait aspirasi PPP yang masih keberatan lantaran PKB mendapat jatah kursi pimpinan, ia menekankan hal tersebut merupakan wujud demokrasi. Ia ingin menghargai pendapat PPP.

Amanat Ketum PKB Cak Imin, Rakyat Papua Harus Punya Jalur Perjuangkan Kesejahteraan

"Tadi sembilan fraksi dan satu kelompok DPD sudah sepakat pengertian bahwa nomor enam itu adalah PKB," kata Zulkifli.

Begitu pun soal potensi penambahan pimpinan MPR akan digugat ke Mahkamah Konstitusi, ia menjawab santai.

"Kita sahkan hari ini, kalau nanti ada gugatan, itu soal hukum silakan saja. Kita tentu di MPR juga banyak ahli-ahli hukumnya," kata Zulkifli.

Sebelumnya, revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sudah disahkan. Revisi tersebut salah satunya menyepakati penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR. Untuk pimpinan MPR disepakati ditambah tiga kursi untuk jatah PDIP, Gerindra, dan PKB.

Sementara, Nasdem dan PPP menjadi partai yang tak setuju dengan revisi UU MD3. Revisi ini juga mengundang polemik. Sebab selain penambahan pimpinan lembaga, DPR juga menambahkan pasal yang dianggap menambah kekuasaan DPR.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya