Luhut Ancam Amien, Gerindra: Jangan Sibuk Cari Kesalahan
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA – Pernyataan Menteri Koordinator BIdang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan yang geram terhadap kritikan mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Amien Rais menjadi sorotan publik.
Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani menilai, Luhut yang merupakan bagian pemerintah, tidak perlu berlebihan menanggapi kritikan Amien Rais.
Muzani menganggap, kritikan itu pasti akan terlihat kebenaran atau kesalahannya nanti.
"Pemerintah menerima itu sebagai sebuah kelegaan saja. Dan, nanti waktu juga yang akan membuktikan, apakah kritikan Pak Amien itu benar atau tidak. Nanti, rakyat yang akan menilai," kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Maret 2018.
Muzani menjelaskan, pemerintah juga tidak perlu berniat mencari kesalahan orang-orang yang melancarkan kritikan.
Seperti diketahui, Luhut mengancam untuk membongkar 'dosa' Amien pascakritikan itu.
"Sebaiknya, kita tidak kemudian sibuk mencari kesalahan yang mengkritik. Karena, siapa pun dia boleh mengkritik, walaupun orang itu penuh kesalahan. Masa, dia punya kesalahan, terus tidak boleh mengkritik," ujar Muzani.
Terkait gaya kritikan Amien, Muzani menilai, itu sudah karakter Amien sejak lama. Termasuk, sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto atau masa Orde Baru.
"Menurut saya,s udahlah tenang-tenang saja. Setiap rezim pemerintahan dikritik pedas, biasa saja. Kalau kita baca track record, Pak Amien kan dari dulu zaman Pak Harto kan gitu," kata Muzani.
Baca: Murkanya Luhut ke Amien Rais: Jangan Bilang Kita Pro PKI
Sebelumnya, Luhut meminta lebih baik Amien diam dan tak usah banyak bicara. Menurutnya, saat ini Amien sebaiknya melihat ke depan. Namun, bila Amien tetap terus melontarkan pernyataan, maka Luhut siap membuka dosa tokoh Reformasi tersebut.
"Dosa mu banyak juga kok. Sudahlah diam saja lah. Yang lalu, lalu, kita lihat ke depan. Tetapi, jangan main-main, kita juga bisa cari dosamu kok. Memang kau siapa," ujarnya. (asp)
Mahfud MD Ungkap Alasan Pemerintah Tolak Bahas RUU HIP
Pemerintah tegas menolak trisila atau ekasila.
