PPP Masih Sewot Cak Imin Dapat Jatah Kursi Pimpinan MPR

VIVA – Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 yang direvisi sudah berlaku, sehingga penambahan tiga kursi pimpinan MPR bisa disahkan. Elite Partai Persatuan Pembangunan masih tak terima dan mengkritik kursi pimpinan MPR untuk jatah Partai Kebangkitan Bangsa.

Menurut Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani, PKB tak berhak karena mengacu suara terbanyak hasil Pemilu 2014.

"Tidak bisa diberikan kepada PKB kenapa, karena di situ adalah tambahan pimpinan MPR tersebut diberikan kepada partai politik yang meraih suara terbanyak di DPR dalam pemilu 2014 urutan kesatu, ketiga dan keenam," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 15 Maret 2018.

Arsul mengingatkan, posisi enam di Pemilu 2014 adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Maka, seharusnya kader PAN yang layak menempati posisi tersebut. "Kedua itu urutan keenam itu PAN, bukan PKB. Kalau kursi keenam memang PKB di DPR, tetapi kalau suara terbanyak itu bukan PKB, tetapi PAN," jelas Arsul.

Bagi dia, pengusulan Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB, tidak bisa dipaksakan. Ia mengkritisi hal ini, karena pimpinan MPR mendapatkan hak protokoler dan bisa menggunakan hak budgeting untuk kegiatannya.

"Ya, tidak bisa, karena kalau itu dia ngotot mengusulkan, maka menurut saya tidak ada dasar hukumnya. Kecuali, Cak Imin pindah ke PAN. Nah, apa akibatnya?" tuturnya.

Namun, karena porsi PAN sudah diperoleh Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR, maka yang berhak adalah Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Jadi, menurut saya, karena PAN sudah ada, ya tidak bisa. Berarti yang bisa dilantik yang legitimate itu cuma dua, yaitu PDIP sama Gerindra, karena itu tidak ada masalah," ujarnya.

Baca: PKB Pastikan Cak Imin Mau Jadi Pimpinan MPR

Dalam revisi UU MD3, salah satu poin terkait penambahan tiga kursi pimpinan MPR. Tiga fraksi yang mendapat jatah ini adalah PDIP, Partai Gerindra, dan PKB.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut untuk PDIP, nama yang diusulkan adalah Ahmad Basarah. Dari PKB ada Cak Imin dan Partai Gerindra adalah Ketua Fraksi di DPR, Ahmad Muzani. (asp)

Halaman Selanjutnya

"Jadi, menurut saya, karena PAN sudah ada, ya tidak bisa. Berarti yang bisa dilantik yang legitimate itu cuma dua, yaitu PDIP sama Gerindra, karena itu tidak ada masalah," ujarnya.