ACTA Curiga PSI Bahas Pilpres 2019 di Istana dengan Jokowi
- VIVA.co.id/Reza Fajri
VIVA – Aliansi Cinta Tanah Air akan melaporkan pertemuan elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara kepada Ombudsman RI pada Senin 5 Maret 2018. ACTA menduga pertemuan itu membahas pemenangan Pemilihan Presiden 2019.
"ACTA akan melaporkan kasus dugaan pertemuan membahas pemenangan Pilpres di Istana ke Ombudsman Republik Indonesia yang kami duga dapat dikategorikan sebagai maladministrasi," kata Sekretaris Dewan Pembina ACTA, Said Bakhri, di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 4 Maret 2018.
Dia mendasarkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Yakni maladministrasi secara garis besar adalah perilaku melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang menimbulkan kerugian materil atau immateril bagi masyarakat.
"Kita tahu bahwa Istana adalah tempat kerja resmi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan," ujar Said.
Ketua Dewan Pembina ACTA, Habiburokhman mengatakan pihaknya tidak bermaksud tendensius kepada PSI. Pihaknya juga mengaku lebih melaporkan peristiwa pertemuan, bukan personal.
"Apakah yang bersalah Presiden, apakah yang bersalah Grace Natalie (Ketua Umum PSI), apakah yang bersalah staf, itu kita serahkan ke Komisi Ombudsman," kata dia.
ACTA katanya akan menyerahkan setidaknya dua bukti pelaporan ini. Yakni bukti dari pemberitaan media online yang menyebut ada pembahasan soal Pilpres dalam pertemuan itu.
"Kita juga enggak jamin itu kesalahan Presiden, karena Presiden menerima tamu segala macam ada yang mengatur, ada yang bertanggung jawab," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PSI Grace Natalie kemarin mengatakan, pertemuan itu tak dalam kapasitas membahas Pilpres. Menurut dia, pertemuan tersebut adalah terkait demokrasi dan intoleransi.
"Nah, di Istana kami membicarakan semua itu dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai Presiden, bukan politisi," kata Grace, di Kantor DPP PSI, Jalan KH Wahid Hasyim No. 194, Jakarta, Sabtu 3 Maret 2018. (ren)
PSI DKI Tolak Amandemen Perpanjang Masa Jabatan Presiden
PSI menilai gagasan perpanjangan masa jabatan akan menciderai demokrasi yang sudah diperjuangkan oleh pemuda-pemudi pada masa Reformasi.
