Ketua DPR Minta Panglima dan Kapolri Usut Kasus Teror Ulama
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, memasuki tahun politik ini diperkirakan banyak sekali potensi gesekan yang bisa terjadi.
Bambang berharap, meski berbeda pilihan namun kehidupan masyarakat dapat tetap berlangsung harmonis, terutama antarkalangan umat beragama.
"Setiap orang harus menjadi agen perdamaian, terutama para sahabat saya di Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI). Saya apresiasi dan dukung berbagai kegiatan dakwah yang dilaksanakan BKPRMI. Insya Allah menjadi ladang amal ibadah di hadapan Allah SWT," ujarnya di Jakarta, Selasa, 27 Februari 2018.
Pertemuan antara pimpinan wakil rakyat ini dengan pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) itu dilaterbelakangi banyaknya kasus kekerasan yang menimpa ulama di Indonesia.
Bambang meyakinkan jika dia telah meminta Komisi III dan Komisi VIII DPR melakukan rapat dengan mitra kerja terkait, baik dari Kepolisian maupun Kementerian Agama untuk membahas peristiwa teror terhadap ulama.
Ia meminta masyarakat dan BKPRMI mampu berperan dengan mengingatkan masyarakat tak mudah terprovokasi hingga melakukan tindakan berlebihan.
“Secara khusus, saya juga telah meminta Kapolri dan Panglima TNI untuk menyelidiki secara intensif. Saya harap masyarakat tetap tenang, tak usah mau diprovokasi, dan tak perlu mengambil tindakan yang berlebihan. Serahkan semuanya kepada aparat hukum," ucap politisi Golkar ini.
Khusus masalah perzinahan, kumpul kebo dan LGBT, Bambang menjamin DPR tidak akan mentelorir hal tersebut.
"Saya memahami keresahan sahabat-sahabat BKPRMI atas masalah perzinahan, kumpul kebo dan LGBT. Dalam RUU KUHP yang saat ini dibahas di DPR RI, akan ada sanksi hukum yang tegas bagi para pelaku tersebut. Kita tentu tidak ingin bangsa yang kita cintai berkubang dalam kemaksiatan.” (mus)
Calon Dewas KPK Heru Kreshna Tak Setuju Tersangka Korupsi Dipajang ke Publik: Itu Membunuh karakter
Calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Dewas KPK, Heru Kreshna Reza, mengaku dia tidak setuju jika seorang tersangka kasus korupsi ditampilkan ke publik.
