Kejar Tahun Politik, Keselamatan Infrastruktur Terabaikan
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Wakil Ketua Komisi IV DPR, Azam Asman mengkritik pemerintah kejar tayang hingga lalai dalam keamanan pembangunan infrastruktur. Kebijakan moratorium semua konstruksi proyek jalan layang pasca runtuhnya konstruksi Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) terlambat.
"Dalam tujuh bulan ada 14 kecelakaan. Dalam 1,5 bulan terakhir ada lima kecelakaan," kata Azam dalam diskusi dengan tema Proyek Infrastruktur Antara Percepatan dan Pertaruhan, di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu 24 Februari 2018.
Politikus Demokrat ini tak habis pikir dengan konstruksi yang tiba-tiba roboh, bahkan memakan korban jiwa pekerja konstruksi itu sendiri. Padahal proyek-proyek tersebut dikerjakan BUMN ternama seperti, Waskita Karya yang menggarap proyek tol Becakayu.
"Ini tidak bisa diterima oleh akal sehat. Oleh karena itu kegagalan ini jadi permasalahan yang serius," ujarnya.
Untuk diketahui, di dalam jajaran Direksi Waskita terdapat sejumlah nama beken dalam dunia konstruksi seperti, Bambang Rianto yang kini menjabat Direktur Operasi III Waskita Karya. Pada jajaran komisaris ada nama Badrodin Haiti yang menjadi Presiden Komisaris setelah sebelumnya menjabat Kapolri.
Ada juga nama Victor S Sirait yang sebelumnya menjadi anggota Tim Transisi Jokowi-JK. Selain itu ada pula nama M Aqil Irham yang pernah menjabat sebagai Lektor Kepala Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Bandar Lampung.
Azam menduga kejar target pemerintah dalam penuntasan proyek infrastruktur ini tak lepas dengan tahun politik. "Saya kira tidak bisa dilepaskan dari 2019. Jadi dengan volume yang begitu besar untuk kesuksesan pemerintah untuk memenangkan 2019 ini tidak bisa dinafikan. Ini fakta," tegasnya.
Akibat dari hal tersebut para kontraktor dipaksa kerja ekstra, sehingga pekerjaan menjadi overload dan keamanan diabaikan. "Kalau secara individu BUMN karya ini oke. Tapi manakala waktu yang dikejar maka ini jadi masalah yang luar biasa," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk melakukan penghentian sementara atau moratorium pengerjaan proyek-proyek infrastruktur, khususnya yang memiliki konstruksi di atas atau melayang (elevated).
Perintah ini dikeluarkan merespons kembali terjadinya kecelakaan dalam pengerjaan proyek infrastruktur. Yang terbaru pagi ini, konstruksi beton di atas tiang pancang jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jakarta Timur Roboh Selasa dini hari, 20 Februari 2018.
Menurut Ketua Komite Keselamatan Konstruksi (KKK), Syarif Burhanuddin, saat ini setidaknya telah terdaftar sebanyak 36 proyek yang menunggu untuk dievaluasi. 36 proyek terdiri dari 32 Jalan tol dan 4 proyek kereta api baik Light Rail Transit (LRT) dan Double Double Track (DDT).
