Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada 2018
- VIVA.co.id/Eka Permadi
VIVA – Badan Pengawas Pemilihan Umum, atau Bawaslu meminta komitmen seluruh partai politik untuk mengawal perhelatan Pilkada serentak 2018.
Dalam acara "Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA" di Jakarta, Bawaslu menyatakan, pola kampanye hitam dan pengerahan uang di pilkada hanya mencoreng proses demokrasi dalam mencari pemimpin.
"Komitmen bersama ini menjadi kunci bagi kita semua, untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA," kata Ketua Bawaslu Abhan, saat menyampaikan sambutan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu 10 Februari 2018.
Menurut Abhan, pihaknya bertanggung jawab memastikan hasil pilkada yang bertintegritas.
Karena itu, penggunaan isu identitas dan politik uang demi memenangkan calon pasangan, tak dibenarkan. Apalagi, hal itu dilakukan dengan menekan calon pemilih dari kelompok tertentu.
"Politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia," kata dia.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempercayakan tugas Bawaslu dan jajarannya dalam mengawal jalannya pesta demokrasi ini.
Ia berharap, pemilihan kepala daerah membawa dampak positif untuk menghadirkan pemimpin yang amanah dan mempercepat pembangunan di wilayahnya.
Selain itu, menurut Tjahjo, tugas Bawaslu dan penyelenggara Pemilu lain seperti KPU dan Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) adalah mendorong semakin meningkatnya partisipasi pemilih dibanding tahun-tahun sebelumnya.
"Mari kita kembangkan seluruh calon kepala daerah untuk adu program, konsep dan gagasan. Mari kita lawan dan hindari politik berbau fitnah atau kampanye berbau SARA dan ujaran kebencian," kata Tjahjo.
Dalam deklarasi ini hadir seluruh perwakilan partai politik yang telah memasuk tahapan verifikasi faktual, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua DKPP Harjono, Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo dan Ketua Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia.
Calon Anggota KPU-Bawaslu Wajib Tes PCR 2 Kali Sebelum Uji Kelayakan
Tes PCR kedua, kata Junimart, dilakukan menjelang uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu dilakukan yakni sebelum 14 Februari.
