Penambahan Kursi Pimpinan DPR dan MPR Bikin Anggaran Boros
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR tinggal menunggu disahkan lewat Paripurna. Dua fraksi menolak penambahan kursi pimpinan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasdem. Penambahan kursi ini dinilai belum mendesak.
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem ,Johnny G. Plate menilai, penambahan pimpinan itu tak ada urgensinya.
"Sekarang untuk apa alasannya? Untuk apa? Tidak ada alasan. Untuk perbaikan kinerja? Dari mana itu perbaikan kinerja, kan enggak ada," kata Plate, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 8 Februari 2018.
Plate menilai, penambahan satu kursi untuk pimpinan DPR dan tiga kursi MPR itu sebagai kecelakaan demokrasi. Dia mengatakan, penambahan itu terkesan seperti bagi-bagi kekuasaan.
"Ini kecelakaan demokrasi, di mana DPR hasil pemilu, mandat rakyat, justru digunakan untuk merebut kekuasaan tambahan," ujar Plate yang juga Wakil Ketua Fraksi Nasdem tersebut.
Dia juga heran DPR ngotot melakukan penambahan pimpinan, di saat DPR periode saat ini masanya akan habis. Menurutnya, penambahan ini jadi menambah anggaran yang berasal dari uang rakyat. Belum lagi fasilitas yang juga akan ditambah.
"Kan, tinggal setahun setengah ini. Lalu, menambah beban anggaran. Tambah pimpinan, tambah beban anggaran. Harusnya, apa penambahan anggaran? Memperbaiki kinerja," kata Plate.
Seperti diberitakan, Badan Legislasi DPR siap membawa keputusan revisi Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ke Sidang Paripurna untuk diambil persetujuan.
Baleg menyepakati penambahan satu kursi pimpinan DPR dan tiga kursi untuk pimpinan MPR. Satu kursi DPR dan MPR diberikan kepada partai pemenang pemilu legislatif, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Sementara itu, dua kursi MPR lain diberikan kepada partai yang perolehan suaranya paling besar dan tidak ada di pimpinan MPR periode ini. Dengan kata lain, yaitu Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Jadi Pimpinan DPR, Begini Ribetnya Kesibukan Azis Syamsudin
Aziz menjadi Wakil Ketua DPR bidang polhukam.
