Fungsi Legislasi DPR Dikritik, Golkar Evaluasi Fraksinya

Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus (kiri) bersama Ketua Umum Parti Golkar Airlangga Hartarto.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Galih Pradipta

VIVA – Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat undang-undang sering dikritik berbagai pihak. Selain produktivitas legislasi jadi sorotan, target yang dicapai tak sesuai harapan.

Peluang Jokowi Gabung ke Partai Selepas PDIP: Belum Konkrit, Belum Ada Tawaran Posisi Strategis

Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, Ketua Umum, Airlangga Hartarto dan pengurus DPP segera melakukan evaluasi Fraksi Partai Golkar di DPR.

"Nah, itu salah satu yang kami akan rapatkan dengan Fraksi Partai Golkar dalam waktu dekat. Kami akan bahas itu," kata Lodewijk di DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu 7 Februari 2018.

Jokowi Tanpa Partai dan Diisukan Gabung Golkar, Bahlil: Kami Selalu Terbuka kepada Siapa Saja

Dia mengungkapkan, dalam evaluasi itu akan dibahas sejauh mana pencapaian target Fraksi Golkar untuk mendukung program legislasi yang sudah disusun. Evaluasi itu dinilai Partai Golkar penting.

"Andaikan berhasil, langkah apa yang telah dilakukan. Kala tidak capai target kenapa? Itu yang mau kami cari. Apakah faktor dari fraksi kami yang kerja tidak optimal, atau kah fraksi lain, atau terkait opini publik. Kami enggak tahu kan, makanya kami evaluasi," tuturnya.

Tanggapi Usulan Prabowo Pilkada Lewat DPRD, Legislator Golkar Usul Aktornya Juga Berubah

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Salah satu yang dibahas terkait sejumlah rancangan undang undang (RUU) yang molor. Bambang dan Sri Mulyani sepakat melakukan review atas molornya RUU tersebut.

"Kami akan cek kembali kejelasan mengenai latar belakang, mekanisme, maupun urgensi setiap keputusan dan RUU yang sudah masuk prolegnas," kata Bambang usai pertemuan.

Politisi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun

Misbakhun Ingatkan PDIP Tak Amnesia soal Kenaikan PPN

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyindir PDIP terkait dengan kenaikan tarif PPN secara bertahap. PDIP dianggap berbeda sikap soal ini. Padahal terlibat aktif

img_title
VIVA.co.id
23 Desember 2024