Zulkifli Hasan: Zumi Zola Anak Baik

Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Syaefullah

VIVA - Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengumumkan status hukum Gubernur Jambi, Zumi Zola, dalam kasus dugaan suap pengesahan APBD Jambi. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menyatakan akan memberi bantuan hukum pada kadernya tersebut.

Silaturahmi ke Jawa Timur, Zulkifli Hasan Dapat Gelar Kiai

"KamiĀ ikut proses hukum. Saya tahu anak itu anak baik. Dia punya karakter. Nanti kamiĀ akan beri bantuan hukum," kata Zulkifli usai salat gerhana bulan di Masjid Al Azhar, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.

Zulkifli merasa miris dengan banyaknya kepala daerah hingga anggota DPR dari tingkat daerah hingga pusat yang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi hingga gratifikasi. Menurutnya, ada yang salah dalam sistem di Indonesia.

Pertama Kali, PAN Gelar Musyawarah di Ponpes NU

"Apa sesungguhnya yang terjadi. Saya kira ada sistem kita yang kurang pas, yang harus kita kaji kembali. Ini bukan juara dunia, enggak ada lawan lagi Indonesia itu, puluhan lebih kepala daerah, ratusan DPR. Saya kira kita harus duduk bersama, ini harus kita benerin," katanya.

Ketua MPR ini melihat salah satu pemicu dari korupsi dan gratifikasi kepala daerah dan anggota DPR dari tingkat pusat hingga daerah adalahĀ mahalnya ongkos demokrasi di Indonesia. Harus ada terobosan agar ongkos demokrasi menjadi murah.

Muhaimin Ungkap Isyarat Jokowi jika Ingin Reshuffle Kabinet

Menurutnya, gaji seorang bupati tidak seimbang dengan pengeluaran saat dirinya masih menjadi calon kepala daerah dalam pilkada. Karena ongkos pilkada di Indonesia sangat tinggi.

"Gaji bupati itu Rp6,6 juta. Teman-teman tahu murahnya jadi bupati gimana? Bikin spanduk, bikin iklan, bayar saksi. Contohnya itu ya, kalau gubernur Jabar itu kalau enggak salah saksinyaĀ saja 80 ribu.Ā Kalau untuk melatih dan membayar 200 ribu perak, bagaimana enggak mahal itu," katanya.

Atas dasar itu, pemerintah, DPR dan para ahli harus duduk bersama untuk mencari formula baru pilkada dan pilpres, hal ini penting agar ongkos politik dalam berdemokrasi menjadi murah. Dengan murahnya ongkos politik akan menekan korupsi dan gratifikasi yang dilakukan kepala daerah maupun anggota DPR.

"Gimana jalan keluarnya? Kalau sistem kita gini-gini terus, habis orang- orang baik di Tanah Air ini," katanya.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (tengah)

Jelang Tahun Baru, Zulkifli Hasan Pilih Keliling Sumatera Barat

Sejak tiba di Padang pada 29 Desember 2021, Zulkifli Hasan langsung tancap gas untuk bertemu kader-kadernya di Sumbar.

img_title
VIVA.co.id
30 Desember 2021