Fahri Sebut Jenderal Jadi Pj Gubernur Bikin Publik Curiga
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Usulan perwira tinggi Polri sebagai penjabat gubernur menuai pro dan kontra. Tak hanya Polri, perwira tinggi TNI juga diusulkan ditempatkan di Papua.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai penempatan itu hanya membuat kecurigaan publik.
"Itu yang saya bilang, kecurigaan publik enggak usah ditambah-tambah. Normal saja," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 30 Januari 2018.
Fahri menilai, kebijakan seperti itu hanya membuat asumsi bahwa negara tengah dalam keadaan darurat. Menurutnya, yang lebih tepat dengan memperkuat intelijen untuk mengantisipasi bahaya.
"Kalau kita mengasumsikan negara dalam kondisi bahaya, ya malah repot. Ya normal saja. Yang lain perkuat intelijennya, perkuat koordinasi pemerintah dengan kepolisian, TNI dan Polri itu saja yang kita lakukan," Fahri menambahkan.
Dia berharap, pemerintah tak membuat kegelisahan yang tidak perlu dengan kebijakan itu. Dia menyinggung bahwa saat ini masyarakat Indonesia lebih ingin situasi yang damai.
"Semuanya dianggap darurat. Keamanan darurat, terorisme darurat, korupsi darurat, narkoba darurat, semua darurat. Nanti negara kita jadi enggak selesai-selesai. Padahal kita kan pengin negara yang selesai semua, orang happy hidupnya," tutur Fahri.
Usulan perwira tinggi Polri menjadi penjabat gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara menuai reaksi dari publik. Dua perwira tinggi yaitu Irjen Muhammad Iriawan dan Irjen Martuani Sormin diusulkan menjadi pelaksana jabatan (Pj) gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Namun, tak hanya Jawa Barat dan Sumut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga siap menempatkan pati dari TNI atau Polri sebagai penjabat gubernur di Papua. Namun, hal tersebut masih dalam pembahasan dan belum ada nama yang akan ditentukan.
Bobby Nasution Mau Tingkatkan UMKM di Sumatera Utara dengan Sistem Digital
Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobby Nasution menegaskan siapkan program peningkatan UMKM di Sumatera Utara. Salah satunya, menjadikan Pemerintah Provinsi (P
