Demokrat Tegaskan SBY Bersih, Tak Terkait Korupsi e-KTP

VIVA – Nama Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, sempat disebut-sebut dalam persidangan kasus korupsi proyek e-KTP. Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, Agus Hermanto, menyatakan nama SBY tidak ada kaitannya dengan penyimpangan proyek e-KTP itu.

"Di balik itu ada mengarang cerita, apalagi menyangkutpautkan SBY. SBY clear, clean, tak ada sangkut paut penyimpangan," kata Agus di Gedung DPR, Jumat 26 Januari 2018.

Agus mengatakan, proyek e-KTP saat itu dijalankan agar masyarakat Indonesia punya satu KTP yang memiliki basis data seumur hidup. E-KTP juga untuk mengurangi kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah.

"Namun kita ketahui di dalam pelaksanaannya kan terjadi penyimpangan sana sini, bahkan dugaan korupsi. Kami mendorong penyimpangan diselesaikan tuntas KPK sehingga proses harus dilaksanakan transparan," ujar dia.

Wakil Ketua DPR itu pun meminta kasus ini tidak ada lagi karangan cerita, karena membuat resah masyarakat. Itu sebabnya Agus mengaku heran kenapa nama SBY sampai disebut-sebut dalam persidangan kasus e-KTP itu.

"Tentunya kita lihat saja perjalanannya nanti," kata Agus.

Keterangan Pengacara Setnov

Sebelumnya, penasihat hukum terdakwa Setya Novanto, Firman Wijaya, menyebut proyek e-KTP dikuasai pemenang pemilu tahun 2009, yakni Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam persidangan Novanto, awalnya tim penasihat hukum menanyakan kepada saksi mantan politikus Demokrat, Mirwan Amir, apakah ada kaitannya proyek e-KTP dengan partai pemenang pemilu. Mirwan kemudian mengakui proyek tersebut adalah proyek yang diusulkan pemerintah saat itu.

Mirwan mengaku pernah meminta Presiden SBY menghentikan proyek pengadaan e-KTP. Namun, permintaan itu ditolak oleh SBY.

Menurut Mirwan, ketika itu dia mendengar informasi dari pengusaha Yusnan Solihin, bahwa ada masalah di dalam pelaksanaan proyek e-KTP. Informasi itu kemudian disampaikan kepada SBY saat ada kegiatan di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat.

Namun, menurut Mirwan, SBY menolak menghentikan proyek e-KTP yang sedang berlangsung. Alasannya, saat itu menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

"Tanggapan Bapak SBY, karena ini menuju Pilkada, jadi proyek ini harus diteruskan," kata Mirwan. (ren)

Halaman Selanjutnya

Sebelumnya, penasihat hukum terdakwa Setya Novanto, Firman Wijaya, menyebut proyek e-KTP dikuasai pemenang pemilu tahun 2009, yakni Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.