Istana Minta Menteri Rangkap Jabatan Tidak Dipersoalkan
- VIVA / Agus Rahmat
VIVA – Dipilihnya Idrus Marham sebagai Menteri Sosial dan dipertahankannya Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian tengah menjadi perbincangan hangat. Mereka kini merangkap jabatan, baik sebagai politisi maupun pejabat publik.
Airlangga saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Idrus, saat dilantik, masih menjadi Sekjen partai yang sama. Meski sudah diganti, Idrus masih diberi kepercayaan sebagai Koordinator Hubungan Eksekutif dan Legislatif DPP Golkar.
Rangkap jabatan ini setidaknya bertentangan dengan prinsip awal Presiden Jokowi saat mulai menjabat tahun 2014. Saat itu dia tidak ingin menterinya menjabat juga di struktur partai.
"Itu (rangkap jabatan menteri kabinet) nggak usah dikhawatirkan. Pasti sudah ada pertimbangannya," kata Moeldoko, usai membuka acara seminar Pemilu Damai, di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2018.
Sikap Presiden Jokowi yang tidak lagi menerapkan prinsip tersebut, sempat mendapat cibiran dari berbagai pihak. Namun, Jokowi sendiri beralasan Idrus adalah orang yang tepat menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju di Pilkada Jawa Timur.
Untuk Airlangga, walaupun menjabat Ketua Umum Partai Golkar, Jokowi punya alasan kuat terkait kinerja dan waktu yang mepet kalau harus mengganti orang lagi.
"Kita tahu ya Pak Airlangga ini kan di dalam sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu," kata Presiden Jokowi, dalam keterangan persnya di Istana Negara, Rabu 17 Januari 2018.
"Kita lihat memang di Kemenperin Pak Airlangga ngerti betul yang berkaitan dengan makro, konsep makro industri di negara kita, hilirisasi ke depan seperti apa," lanjut Jokowi. (ren)