Bima Arya: Tidak Sepeser Pun Saya Keluarkan Mahar Politik
- VIVA/Edwien Firdaus
VIVA – Wali Kota Bogor, Bima Arya, semakin percaya diri mengikuti kembali pemilihan kepala daerah tahun ini. Ia optimis bisa kembali terpilih karena maju bersama-sama dengan mantan Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dedie A. Rachim.
Dia pun meyakini bersama Didie, dapat menutup celah korupsi di lingkungan pemerintahannya nanti.
Diketahui, dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan Jambu Dua, Bogor, yang diperuntukkan bagi PKL, nama Bima Arya dan Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Syarif Hidayat, sempat muncul dalam dakwaan jaksa.
Disinggung masalah itu, Bima yang hadir ke kantor KPK untuk melaporkan harta kekayaan, mengaku tak terlibat kasus tersebut.
"Insya Allah, tidak," kata Bima di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Bima Arya sebelumnya juga telah dipanggil beberapa kali dalam perkara itu untuk menjadi saksi. Dalam perkara ini, Pengadilan Tipikor Bandung sudah menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta terhadap Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Hidayat Yudha Prianta.
Dua terdakwa lain yakni mantan Camat Tanah Sereal Irwan Gumelar dan Ketua Tim Apraisal Roni Nasrun Adnan, juga dijerat empat tahun dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp200 juta subsidair empat bulan kurungan.
Saat ditanya kemungkinan ada tindakan hukum ke depan, Bima Arya santai menanggapinya. "Insya Allah, tidak," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Bima Arya juga menegaskan bahwa dirinya tak pernah memberi mahar politik ke partai pendukungnya di Pilkada 2018. Begitu juga dengan Didie.
"Alhamdulillah kami tidak sepeser mengeluarkan mahar politik. Karena komitmen kami dan partai pendukung sama. Mereka menerima Kang Dedie sebagai pasangan saya," tegasnya.
Bima datang ke KPK untuk melaporkan harta kekayaan miliknya. Itu sebagai syarat untuk maju di Pilkada.
Kepada wartawan Bima mengaku ada keningkatan dalam jumlah hartanya. Itu disebabkan harga aset seperti tanah dan bangunan miliknya naik seiring tahun ke tahun.
"Total nilai kekayaan saya terakhir pada 2014 itu Rp3,2 miliar tapi kemudian sekarang ada sekitar Rp5,5 miliar," kata Bima. (ase)
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
