Mendagri Ingin Angka Golput Menurun di Pilkada 2018
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu. Tjahjo mengatakan, pemerintah berharap agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) berjalan lancar dan minim konflik.
Bagi Tjahjo, kelancaran perhelatan pilkada bisa dilihat dari meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat pemilih.
"Kami ingin tingkat partisipasi masyarakat meningkat, tak ada politik uang. Hampir sama dengan Bawaslu indeks kerawanannnya, berkaitan dengan calon tunggal agar tidak ada," kata Tjahjo di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa 9 Januari 2018.
Angka 'golput' dari dua Pilkada sebelumnya terus berkurang. Tingkat partisipasi masyarakat pemilih pada Pilkada serentak 2015 mencapai 69 persen. Sementara, di Pilkada 2017 mencapai 74,5 persen.
Tjahjo menambahkan pentingnya komunikasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan lembaga penyelenggara pemilu. Apalagi, saat ini sudah memasuki tahapan proses pendaftaran pasangan calon Pilkada yang dimulai sejak Senin, 8 Januari 2018.
"Karena mamasuki tahapan, Bawaslu juga kan sudah mulai sidang-sidang. Kami ingin sedikit informasi. Kami terus mengupdate. Tapi, pemerintah tidak banyak ikut campur," ujar Tjahjo.
Foto: Pertemuan Mendagri dengan Ketua Bawaslu. VIVA.co.id/Eka Permadi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, lembaganya siap melakukan pengawasan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 mendatang. Ia mengungkapkan, pengawas Pilkada dan Pemilu sudah disiapkan hingga tingkat Kecamatan. "Pengawas sudah terlatih. Kami sudah lakukan pelatihan pembinaan teknik (Bintek)," ujarnya.
Selain itu, terkait dana hibah pelaksanaan hibah untuk pelaksanaan Pilkada di 171 daerah secara administrasi bisa dinyatakan selesai. "NPHD saya kira sudah selesai semua. Tinggal pencairan. Semua relatif lancar," ujarnya yakin. (mus)
Respons Tjahjo Kumolo soal Mars dan Himne KPK Ciptaan Istri Firli
Mars dan himne yang diciptakan istri Ketua KPK Firli Bahuri diharapkan membangkitkan rasa semangat dan soliditas dari suatu organisasi, kementerian hingga lembaga.
