Jokowi Disarankan Jangan Keluarkan Airlangga dari Kabinet

VIVA – Polemik mengenai posisi Airlangga Hartarto, yang tetap sebagai Menteri Perindustrian, terus berkembang. Beberapa kalangan menganggap Airlangga harus mundur dari posisi menteri setelah ia terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar. Namun banyak juga yang tak mempermasalahkan.

Pakar hukum Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, menilai kegaduhan soal kedudukan Airlangga di kabinet harus diakhiri sebenarnya mutlak hak presiden. Menurutnya, yang bisa mengakhiri posisi Airlangga sebagai menteri adalah Presiden Jokowi.

"Airlangga Hartarto tidak perlu mundur, karena tidak pernah maju," kata Suparji dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu 6 Januari 2018.

Hal senada dikatakan peneliti Syaiful Muzani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas. Menurutnya, terlalu riskan kalau Jokowi mengambil keputusan untuk mengganti Airlangga. "Lebih aman Pak Jokowi menjaga Pak Airlangga di kabinet," katanya.

Dari segi kinerja, menurutnya Airlangga sangat baik. Apalagi Airlangga lahir dari seorang yang profesional. Selain itu, ia juga melihat hubungan keduanya sangat akrab.

Hal itu menurutnya bisa dilihat saat Jokowi memberi restu Airlangga maju sebagai ketua umum Golkar pada Munaslub Desember lalu. Bahkan Jokowi pun hadir pada pembukaannya.

Bahwa ada pernyataan Jokowi pada awal memimpin 2014 lalu, para menterinya tidak boleh rangkap jabatan, menurutnya juga berbeda kasus dengan saat ini. Selain itu, ia menilai tidak memberi efek elektoral yang terlalu besar.

"Tidak begitu berpengaruh. Karena di 2014 Jokowi memilih orang baru. Pak Airlangga juga diangkat saat reshuffle. Dia jadi ketum setelah (menjadi) menteri. Maka Pak Jokowi tidak menyalahi konsistensi," jelas Sirojudin Abbas.

Sementara itu, politisi Golkar, Happy Bone Zulkarnain, mengatakan semenjak Airlangga memimpin Kementerian Perindustrian, terlihat banyak kemajuan yang berarti. Selain itu, kerja yang dibangun harus berkelanjutan. Maka ia tidak yakin bisa berlanjut baik, kalau ada pergantian posisi menteri perindustrian untuk saat ini.

"Akan sangat disayangkan kalau kelanjutan tidak dilakukan karena ini kepentingan nasional," katanya. (ren)

Halaman Selanjutnya

"Tidak begitu berpengaruh. Karena di 2014 Jokowi memilih orang baru. Pak Airlangga juga diangkat saat reshuffle. Dia jadi ketum setelah (menjadi) menteri. Maka Pak Jokowi tidak menyalahi konsistensi," jelas Sirojudin Abbas.