Kapolda Sumsel Haramkan Polisi Selfie dengan Paslon Pilkada

VIVA – Polda Sumatera Selatan memetakan, dari 18.000 tempat pemungutan suara ( TPS) pada pilkada nanti, 260 di antaranya masuk dalam kategori rawan.

Rawannya 260 TPS tersebut terdiri dari beberapa faktor yakni rawan penyaluran logistik, rawan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta rawan intimidasi terhadap pasangan calon kepala daerah.

"Empat Lawang, Kota Palembang dan OKU Timur termasuk rawan,"kata Kapolda Sumsel, Irjen Zulkarnain Adinegara, usai Apel Operasi Mantap Praja Musi untuk pengamanan Pilkada di Sumatera Selatan, Jumat 5 Januari 2018. 

Menurut Zulkarnain, dalam pengamanan pilkada nanti, sebanyak 9300 personel dikerahkan. Seluruh pengamanan difokuskan untuk memantau jadwal tahapan, pengamanan logistik, pengamanan penghitungan suara serta pengawalan kotak suara.

"Kepada calon juga akan ditempel oleh anggota hingga pilkada selesai," ujarnya. 

Tim Satgas khusus penyelenggaraan pilkada juga telah dibentuk seperti Satgas Money Politics yang bertugas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan Satgas Cyber Troops untuk mengantisipasi kampanye hitam serta berita hoax yang berpotensi bermunculan di masa kampanye pilkada.

"Anggota dilarang berpolitik, haram dan najis bagi anggota yang berselfie bareng paslon (pasangan calon)," lanjut Zulkarnain.

Sanksi kepada para anggota yang ikut berpolitik dan terbukti memihak salah satu calon berupa sanksi etika, sanksi profesi serta tindak pidana Pemilu.

"Jika nantinya ada laporan terhadap paslon, laporannya tetap diterima. Tapi prosesnya ditunda sampai pilkada selesai. Ini upaya agar instansi Kepolisian tidak digunakan sebagai alat politik oleh beberapa pihak," kata dia. 

Ketua KPU Sumsel, Aspahani, mengatakan saat ini pihaknya fokus dalam tahapan pendaftaran calon pada 8 hingga 10 Januari 2018 mendatang.

"Untuk pengamanan tahapan penyelenggaraan kami sudah berkoordinasi dengan Kepolisian dan TNI. Jangan sampai terjadi ada pemaksaan kehendak, berkas yang tidak lengkap," ujar Aspahani. (ren)

Halaman Selanjutnya

Sanksi kepada para anggota yang ikut berpolitik dan terbukti memihak salah satu calon berupa sanksi etika, sanksi profesi serta tindak pidana Pemilu.