Panglima Anulir Keputusan Jenderal Gatot karena Kebutuhan
- Zahrul Darmawan
VIVA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan perdananya ke Markas Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Cilodong, Depok, Jawa Barat, Rabu 19 Desember 2017.
Dalam kunjungannya itu, Hadi sempat meninjau langsung perlengkapan yang dimiliki Kostrad. Ia mengatakan, kedatangannya untuk memperkuat silaturahmi antara pimpinan dan bawahan agar semakin erat sehingga jika terjadi permasalahan di satuan dapat diselesaikan secepat mungkin.
“Ini silaturahmi, biar makin erat hubungannya. Jadi kalau ada masalah di satuan enggak sungkan disampaikan ke pimpinan. Komunikasi ini penting untuk meningkatkan profesionalisme prajurit,” katanya.
Hadi menegaskan, selain dengan militansi dan jiwa juang yang tinggi, prajurit juga harus memiliki kemampuan dan selalu siap melaksanakan tugas dimanapun.
“Saya datang dan melihat berbagai kelengkapan yang dimiliki Kostrad. Tadi saya sudah lihat mulai perlengkapan perorangan termasuk perlengkapan bantuan, semuanya, termasuk kesehatan. Saya sudah bisa menganalisa, sehingga apa yang bisa kita siapkan untuk menjadikan Kostrad sebagai satuan profesional yang tinggi dan modern,” katanya.
Dalam kunjungan itu, Hadi Tjahjanto juga menyampaikan bagaimana dia sebagai Panglima merasa perlu untuk terus melakukan evaluasi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki TNI. Hal itu dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam menghadapi tugas-tugas kedepan yang semakin kompleks. Hal ini disampaikannya saat ditanya media terkait revisi mutasi perwira setelah lengsernya Jenderal Gatot Nurmantyo.
“Kita memiliki satu dasar bahwa pengisian jabatan sesuai kebutuhan dan organisasi yang didasarkan pada profesionalitas dan merit system --kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar,” katanya.
Katanya, TNI memiliki petunjuk administrasi (Jukmin) yang baku dan disitu dilaksanakan secara bertahap mulai dari satuan bawah tanpa keberpihakan.
“Artinya mulai dari pembinaan di satuan sampai dengan masuk Mabes TNI. Jukmin baku itu enggak kenal like n dislike. Semua berlandaskan pada profesionalisme sehingga kita sampaikan bahwa sangat profesional apabila kita melaksanakan itu,” ujarnya.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal MS Fadhilah mengatakan, prinsipnya surat keputusan yang lama tetap berjalan tapi sebagian direvisi sesuai kebutuhan organisasi didasarkan pada profesionalisme dan merit system.
“Jadi bukan dibatalkan sama sekali. Enggak ada gerbong-gerbongan, semua tujuannya untuk profesionalitas dihadapkan pada tugas kedepan. Waktu Pak Gatot jelang sertijab, Pak Gatot menyampaikan bahwa itu diserahkan pada panglima baru untuk dievaluasi skepnya,” katanya.
Kepala Badan Intilejen Strategis (BAIS) TNI, Marsda Kisenda Wiranata Kusuma menambahkan, semua satuan di TNI tidak ada yang dibedakan, termasuk dalam urusan jabatan. Karena itu ia berharap publik tidak perlu lagi mempermasalahkan hal tersebut.
“TNI semua sama, darat, laut, udara sama. Panglima TNI bisa dari mana saja selama jabatan itu adalah jabatan yang memungkinkan untuk diduduki oleh semua TNI dari berbagai angkatan, contoh Dansesko. Dansesko TNI boleh darat, laut, udara. Sekjen ditingkat kementerian, Kabais juga boleh saja dan seterusnya. Jadi jangan depersoalkan karena bisa saja semua,” katanya.
Jenderal Listyo Ungkap Tantangan Berat yang Dihadapi TNI-Polri
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut Pendidikan Reguler Angkatan LII Sesko TNI Tahun Anggaran 2024, merupakan komitmennya dan Panglima TNI Jenderal Agus.
