Jokowi: Pembuat Kebijakan Harus Lihat Masyarakat Bawah
- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA – Presiden Joko Widodo membuka peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia ke-69 di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu 10 Desember 2017. Jokowi menekankan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus terus ditingkatkan.
Menurut dia, setiap kebijakan pemerintah dan pihak lain harusnya bisa melihat kondisi masyarakat di bawah.
"Para pembuat kebijakan, para politisi, birokrat, pemimpin sosial, bahkan pengusaha harus bisa melihat keadaan pandangan dari masyarakat bawah, dari sisi kepentingan masyarakat bawah," kata Jokowi, Minggu 10 Desember 2017.
Untuk itu, Jokowi menceritakan alasan dia sering turun dan melihat langsung masyarakat. Sikap Jokowi yang turun dan terus mengecek program-program pemerintah yang dilaksanakan.
"Itulah alasannya mengapa saya selalu berusaha mengawal kebijakan dari hulu sampai hilir, mengontrol, mengecek, mengawasi, memonitor. Selalu kita lihat di lapangan dan itu melihat dari sisi kepentingan masyarakat," jelas mantan Gubernur DKI itu.
Untuk program-program yang menyangkut kepentingan masyarakat, Jokowi memaparkan sudah banyak. Ia mencontohkan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang kini sudah dinikmati 17,9 juta anak dari keluarga tidak mampu.
"Jaminan kesehatan nasional, KIS (Kartu Indonesia Pintar) saat ini sudah lebih dari 92,4 juta penerima," katanya.
Bahkan, untuk hak-hak masyarakat lokal dan adat juga diperhatikan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah dengan pemberian pengelolaan tanah dan hutan adat.
Meski begitu, Jokowi menegaskan program-program pemerintah yang penting harus bisa dirasakan masyarakat di bawah. Jadi, bukan dari jumlah seberapa banyak yang dilakukan pemerintah.
"Saya yakin kebijakan yang baik bukanlah seberapa banyak yang telah dilakukan pemerintah. Tetapi seberapa banyak yang dirasakan manfaatnya untuk masyarakat terutama masyarakat bawah," jelas Jokowi. (one)
Demo Sempat Ricuh, Mobil Komando Buruh Ditabrakan ke Kawat Berduri
Dalam aksi ini, massa buruh menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja karena dinilai cacat hukum.
