Mutasi 85 Pati TNI Jelang Pensiun, Ini Kata Gatot Nurmantyo
- VIVA.co.id/ Zahrul Damawan.
VIVA – Mutasi 85 perwira tinggi TNI jelang pergantian Panglima TNI mendapatkan soroton. Banyak yang menyebut mutasi yang dilakukan Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dianggap tidak etis.
Menanggapi hal tersebut, Gatot menjelaskan, mutasi dalam TNI pada prinsipnya dilakukan karena dua hal. Pertama, adanya penyegaran organisasi dan pembinaan karier. Ia pun mengatakan, dalam mutasi jabatan tahapan pertamanya dilakukan Pra-Wanjakati (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi). Dalam tahapan tersebut, dipimpin oleh perwakilan dari Panglima TNI.
"Di sana juga ada perwakilan dari KSAD, KSAL, KSAU dan instansi terkait seperti Dephan, Lemhanas, Menkopolhukam," kata Gatot di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis 7 Desember 2017.
Setelah dirapatkan dalam Pra-Wanjakati, para perwakilan ini melaporkan kepada atasan masing-masing. Setelah dipelajari pada tanggal 30 November, pada 4 Desember, dia melakukan rapat lagi untuk melakukan diskusi dengan instansi lainnya.
"Sehingga diputuskan 85 (pati) itu dan semua paraf. Saya, KSAD, KSAU, KSAL, Wakabin, Wagub Lemhanas, Sekretaris Menkopolhukam, Irjen TNI, Kepala BIN, paraf semua jadi sah," katanya.
Usai rapat tersebut, Gatot mengaku dihubungi Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Dalam sambungan telepon tersebut, Gatot bercerita bahwa Pratikno menyampaikan sudah mengirimkan surat pergantian Panglima TNI ke DPR dan memutuskan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai pengganti dirinya.
"Saya bilang 'siap, Pak'," katanya.
Untuk itu, ia menegaskan pada saat mutasi yang dilakukan terhadap 85 perwira tinggi, dia belum mengetahui pergantian Panglima TNI. "Setelah itu baru tahu," katanya.
Setelah mengetahui pergantian Panglima TNI, Gatot mengambil kebijakan tidak melantik satu orang pun pejabat tinggi yang dimutasi. Hal ini, katanya, untuk memberikan kesempatan kepada Panglima TNI yang baru Marsekal Hadi untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran perwira TNI.
"Itu urusan Pak Hadi," katanya.
Memang ia mengakui, tidak ada aturan yang dilanggar jika dirinya melantik 85 pati yang dilakukan mutasi tersebut. Namun, hal itu bertentangan dengan moral dan etika seorang Panglima TNI.
"Tidak melanggar hukum, tapi etika. Apalagi Pak Presiden menginstruksikan jangan lakukan tindakan-tindakan strategis. Saya memegang moral dan etika," katanya. (hd)
