Kena Semprot Jokowi, Ini Penjelasan Menaker Hanif
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA – Saat penyerahan DIPA 2018, Presiden Joko Widodo menyinggung anggaran Kementerian Tenaga Kerja. Di mana, anggaran pendukung jauh lebih besar dari anggaran pokok, atau inti.
Jokowi mencontohkan, anggaran pemulangan TKI sebesar Rp3 miliar. Untuk pemulangannya hanya dialokasikan Rp500 juta. Tetapi Rp2,5 miliar sisanya, justru untuk anggaran pendukung seperti rapat hingga keperluan alat tulis kantor.
Menaker Hanif Dakhiri pun memberi penjelasan, soal alokasi anggaran yang disinggung Jokowi itu. "Itu hanya saya bercerita kepada beliau mengenai proses RKA K/L di kementerian bahwa belanja yang pendukung justru lebih dominan dibandingkan belanja inti. Contoh kasus itu," jelas Hanif di Istana Bogor, Rabu 6 Desember 2017.
Hanif menjelaskan, kasus itu ia temukan dan melaporkan ke Presiden Jokowi. Hingga kemudian, model penganggaran itu diubah dengan membalikkan bahwa belanja pokok, atau inti lebih besar dari pendukungnya.
"Di Kemenaker ketika itu terjadi, kita minta diperbaiki dengan orientasi 80 persen diarahkan pada belanja inti. Dalam contoh pada pemulangan TKI, biaya pemulangannya harusnya lebih gede dong. Kira-kira gitu," jelas dia.
Anggaran yang dicontohkan Jokowi soal pemulangan TKI, adalah terjadi pada 2016. Menurutnya, ini harus disadari oleh seluruh pimpinan bahwa ada hal ini terjadi.
"Intinya saya mau bercerita. Yang kayak gitu, problemnya bukan soal tidak tahu, tapi ada political will dari seluruh jajaran. Kedua, monitoring dari menteri, katakanlah harus lebih kuat," katanya.
Tak Masuk Akal, KSPSI Siapkan Gugatan untuk Cabut Aturan Baru JHT
KSPSI menegaskan, tidak masuk akal jika buruh usia 40 tahun yang terkena PHK harus tunggu 16 tahun untuk cairkan JHT.
