Kementerian & Lembaga Siap Hadapi Dampak Erupsi Gunung Agung
- www.kemenkopmk.go.id
VIVA – Menko PMK pimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) terkait antisipasi dampak erupsi Gunung Agung pada hari ini, Rabu 29 November 2017 di Ruang Rapat Utama Lt.7, Kemenko PMK, Jakarta. Menurut Menko PMK salah satu permasalahan yang ada di lapangan saat ini adalah jumlah pengungsi yang sangat fluktuatif. Menurut catatan jumlah pengungsi per tanggal 28 November 2017 adalah sebesar 29.673 jiwa tersebar di 217 tempat, tetapi kemungkinan jumlah tersebut bisa berubah karena mobilitas pengungsi sangat tinggi. Saat ini, penanganan pengungsi sudah dilakukan dengan memadai. Baik dari sisi penyediaan logistik, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan.
Kabupaten Karangasem menjadi wilayah yang paling parah terpapar erupsi Gunung Agung. Dalam derajat yang lebih ringan dampak erupsi ini juga terasa di kabupaten/ kota lainnya yang ada di Bali diantaranya, Klungkung, Bangli, Buleleng. Secara umum suasana kehidupan di Bali normal dan sejumlah destinasi wisata seperti di Tabanan, Denpasar, dan Jembrana tidak terganggu.
Selain itu, untuk meminimalisir dampak psikologis masyarakat yang terkena erupsi Gunung Agung, pemerintah pusat melalui Kementerian dan Lembaga akan melaksanakan berbagai program/ kegiatan yang meringankan beban ekonomi serta sosial.
Menko PMK meminta agar K/L lebih fokus menggiatkan programnya di kabupaten/ kota di Bali dan juga mengharapkan agar lebih ditingkatkan lagi aktivitas-aktivitas posko penanganan darurat bencana erupsi Gunung Agung, mengaktifkan dan memperkuat peran posko pendamping di Provinsi Bali serta memaksimalkan fungsi service center untuk sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan aktivitas Gunung Agung maupun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di zona perkiraan bahaya yaitu di dalam area kawah Gunung Agung dan di seluruh area di dalam radius 8 km dari kawah puncak Gunung Agung dan ditambah perluasan sektoral ke arah utara-timur laut dan tenggara-selatan-barat daya sejauh 10 km.
Secara umum menurut Menko PMK, Puan Maharani, kehidupan di Bali relatif normal tidak seperti yang digambarkan oleh media-media, yang terganggu hanya jadwal penerbangan saja. Turis asing dapat memperoleh perpanjangan Visa yang lebih mudah apabila Visa kunjungannya sudah habis akibat terganggunya jadwal penerbangan, perpanjangan visa tersebut terdapat di bandara dan kantor imigrasi. Kementerian Pariwisata diminta untuk mensosialisasikan kepada para turis asing agar tidak perlu khawatir dengan pemberitaan ini karena masih banyak destinasi wisata di Bali yang masih bisa dikunjungi.
Puan Maharani melanjutkan, diperlukan upaya-upaya dalam mengantisipasi banjir dan tanah longsor yang tengah menerpa di Indonesia. Data yang terjadi 2017, banjir dan tanah longsor sudah terjadi dari awal tahun, lebih dari 1,8 juta penduduk merasakan dampak longsor dan banjir, diperlukan kesiapsiagaan K/L terkait untuk membantu para korban.
“Saya minta kepada K/L terkait banjir dan longsor dari siklon di pulau jawa, kita antisipasi lagi dengan memberi peringatan dini kepada semua pihak, dan menyiapkan semuanya mulai dari beras, logistik, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan, dan saya lihat semua K/L sudah siap dan siaga dalam mengantisipasi bencana ini,” ujarnya.
Hadir dalam RTM ini Menteri Sosial, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri PUPERA, Kepala BNBP, Kepala KSP, Kepala BMKG, Gubernur DKI Jakarta, serta beberapa perwakilan K/L lainnya. (webtorial)