Peneliti Internasional: 48 Tahun Aparat Langgar HAM di Papua
- VIVA.co.id/Puspen TNI
VIVA – Forum Akademisi Internasional untuk Papua Barat meminta Indonesia untuk menghentikan aksi 'militerisasi' di Papua. Kelompok peneliti ini pun melayangkan keinginan mereka melalui surat terbuka.
"Sejak 1969 militer Indonesia rutin menembaki aksi demonstrasi, membakar desa dan menyiksa para aktivis sipil di Papua," tulis surat terbuka forum International Academics for West Papua, Kamis, 23 November 2017.
Dalam surat terbuka yang diinisiasi oleh sejumlah peneliti internasional itu, kelompok itu menyebutkan bila aksi kekerasan di Papua sudah kerap dilarang.
Namun demikian, semua mengabaikan, dan kini telah menjadi bukti yang terdokumentasi. "Unit khusus dan pasukan anti-teroris seperti Kopassus dan Densus 88 terlibat dalam penganiayaan dan pembunuhan massal," tulis surat itu lagi.
Baca Juga:
Atas itu, forum peneliti ini pun mengajukan desakan agar Indonesia segera menarik pasukan militer dan kepolisian di Papua. Dengan demiliterisasi itu, akan menjadi langkah awal menuju resolusi damai di Papua.
Selain itu, mereka juga mengingatkan Australia, Amerika, Inggris, Kanada, Belanda dan Selandia Baru untuk menghentikan pelatihan atau pun pendanaan bagi pasukan anti-teroris Indonesia.
"Pelatihan militer dan kepolisian serta ekspor senjata harus dihentikan sampai pelanggaran HAM di Papua berhenti," tulis surat itu lagi.
Diketahui, surat terbuka yang diinisiasi oleh Forum Akademisi untuk Papua Barat ini berisi 21 orang peneliti internasional. Salah satu nama yang kerap populer di Indonesia adalah Noam Chomsky, Profesor Emeritis.
Noam diketahui menjadi salah satu figur peneliti yang kerap menyuarakan pelanggaran HAM di Indonesia dan keterlibatan asing di dalamnya. Ia pernah bersuara soal kekerasan di Timor Timur sebelum lepas dari Indonesia. (one)
