Pemerintah Luruskan Opini Negatif Soal Pembebasan Sandera
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengungkapkan banyak informasi simpang siur di masyarakat terkait operasi pembebasan warga yang di sandera oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Timika, Papua. Opini simpang siur ini berkembang di media sosial.
Menurut Wiranto, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah akan meluruskan informasi yang negatif tersebut.
"Kita juga akan melakukan suatu operasi opini. Pelurusan opini ya. Dengan kejadian ini banyak sekali opini yang berkembang di masyarakat lewat media sosial. Banyak spekulasi yang muncul. Oleh karena itu Menkominfo juga hadir di sini, kita berikan suatu tugas untuk memelopori bagaimana kita meluruskan opini negatif, baik dari dalam negeri maupun yang di luar negeri," kata Wiranto usai menggelar Rakor di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin 20 November 2017.
Wiranto mengatakan, opini yang berkembang terkait pembebasan penyanderaan di Papua malah banyak yang berkembang secara tidak objektif. Opini negatif ini dikhawatirkan justru bisa membangun kebencian. Ia mengatakan, banyak informasi salah yang harus diluruskan oleh pemerintah.
"Ini tentu akan kita lawan lewat operasi opini dengan memberikan penjelasan yang benar ke masyarakat dan dunia internasional. Itu yang penting sehingga jangan sampai ada tuduhan bahwa seperti yang biasa kita hadapi ada kesewenang-wenangan, ada kebrutalan aparat keamanan, ada ketidak adilan.
Operasi senyap yang dilakukan TNI-Polri menegaskan upaya melindungi warga yang disandera.
"Tapi kita justru melindungi warga negara Indonesia yang tersandera oleh kelompok kriminal separatisme bersenjata," ujarnya.
Serius Bangun Papua
Wiranto mengatakan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah sangat serius membangun daerah Papua dan Papua Barat. Bahkan saat rapat kabinet, kata dia, Jokowi sering mengarahkan bahwa pembangunan harus dimulai dari pinggiran, termasuk salah satunya di Papua dan Papua Barat.
Mantan Panglima ABRI ini mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dibangun pemerintah di Papua dan Papua Barat, seperti jalan, bandara, tol udara dan pos di wilayah perbatasan. Lalu penyamaan harga kebutuhan bahan pokok, penyesuaian harga BBM di Papua seperti di Jawa, pemerataan keadilan, pemerataan ekonomi dan lain-lain menjadi tertutup dengan opini negatif tersebut.
"Itu kadang tertutup opini lain yang negatif tentang pemerintah bagaimana memperlakukan Lapua. Ini yang saya katakan perlu ada keseimbangan opini yang objektif, opini yang realitasnya betul-betul ada di sana. Jangan kita hanya dengarkan opini yang enggak benar, yang terdeviasi dengan niat buruk tentang bagaimana Indonesia, Pemerintah mengelola Papua dan Papua Barat,' ujarnya. (ren)
