JK: Pancasila Tanpa Membangun Tak Selesaikan Masalah

Wakil Presiden, Jusuf Kalla.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Mitra Angelia

VIVA – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengingatkan bahwa ketahanan ekonomi merupakan salah satu landasan untuk merekat seluruh komponen bangsa.

Kata Gerindra soal Penghapusan Utang Petani-Nelayan

Dia menyatakan, kekuatan Indonesia yang beragam menjadi 'senjata' utama untuk memakmurkan masyarakat dari berbagai perbedaan seperti suku, budaya dan agama.

"Justru, kita mengakui perbedaan karena itu ada Bhineka Tunggal Ika. Tetapi, perbedaan itulah menjadi kekuatan kita," kata Wapres, saat memberikan sambutan pembekalan ke peserta PPSA 21 dan Alumni PPRA 56 Lemhanas di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin 20 November 2017.

Aktivitas Retno Marsudi Usai Tak Menjadi Menlu, Isi Seminar Bicara Pancasila Pemersatu Bangsa

Dalam pidatonya itu, JK begitu sapaan akrabnya, menceritakan pengalamannya ketika mendampingi Duta Besar Irak ke Aceh, beberapa waktu lalu. Kala itu, ia merasa terhormat karena negara - negara yang tergabung dalam Liga Arab ingin mempelajari budaya Indonesia.

Menurutnya, kawasan Arab yang hanya menggunakan satu bahasa dan banyak persamaan justru mengalami konflik. "Kita sebaliknya, bahasa begitu banyak 300-an bahasa, suku besar saja, budaya berbeda-beda, warna kulit berbeda-beda, rambut berbeda-beda, agama segala macam, segala agama besar ada di Indonesia ini, tetapi tetap bersatu. Orang Arab sebaliknya 16 (negara), berkelahi terus," kata dia.

Tindak Pidana Ideologi Negara dalam KUHP Dinilai Harus Diatur Lebih Lanjut, Ini Alasannya

JK pun juga menyampaikan perbedaan itu lah yang mengharuskan adanya sikap saling menghargai. Meskipun Pancasila merupakan idelogi bangsa, bukan berarti semua bisa dijadikan dalil tanpa membangun. Semua rezim pemerintahan selalu mengakui Pancasila dalam ideologinya, tetapi tanpa membangun, itu sama saja tidak menyelesaikan masalah.

"Jadi, perpecahan bangsa ini bukan hanya karena orang tidak hafal Pancasila, justru masalahnya masalah kehidupan (ekonomi)," kata dia.

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024