Seluruh Negara Harus Wujudkan Upaya Perlindungan Anak
VIVA – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyampaikan padangannya bahwa Indonesia dengan senang hati mengambil peran sebagai pathfinder dalam upaya global untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi.
Demikian disampaikannya dalam pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum PBB ke-72 beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan pandangannya terkait usaha dan capaian yang sudah diraih dalam upaya perlindungan anak.
Menko PMK menjelaskan ada dua kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah Indonesia. Pertama, strategi nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap anak di tahun 2016. Fokus dari strategi nasional ini antara lain mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan, atau mengabaikan kekerasan layanan perawatan anak yang menjamin keamanan dan kasih sayang dengan pengasuh dan meningkatkan kualitas data pendukung dan bukti kekerasan terhadap anak.
Kedua adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk tumbuh.
“Capaian ini termasuk melalui pendirian sekolah ramah anak, taman dan kawasan bermain, penunjuk jalur yang aman ke sekolah dan menyediakan akses ramah anak terhadap informasi dan teknologi” ujar Menko Puan.
Selanjutnya, di tingkat daerah kata Menko Puan, pemerintah pusat juga melakukan kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat sipil. Seperti forum anak-anak, pusat pembelajaran keluarga, dan ruang kreatif anak-anak yang didirikan di 34 provinsi di Indonesia. Dengan begitu diharapkan akan mendorong partisipasi anak dalam kegiatan sosial dan perencanaan pembangunan, tuturnya.
Menko PMK, selaku wakil dari Indonesia, turut menyampaikan bahwa usaha dalam melindungi anak-anak dari kekerasan perlu melibatkan unit masyarakat, mulai dari yang sangat mendasar, yaitu keluarga. Oleh karena itu, menurut Indonesia, pemerintah-pemerintah di dunia perlu menerapkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebaikan bagi keluarga.
“Terutama untuk meningkatkan akses kesehatan yang berkualitas kepada ibu dan anak, pendidikan mendasar bagi anak, dan pemberdayaan ekonomi keluarga,” katanya.
Untuk mewujudkan dan mencapai Agenda SDGs 2030 khususnya agenda ke-16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, Menko PMK mengajak seluruh pihak untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak anak serta mengakhiri kekerasan terhadap anak.
“Usaha kita akan menghasilkan dampak yang besar apabila kita melakukannya melalui kemitraan dan kerjasama dengan seluruh pemangku kebijakan,” ujarnya.
Terakhir, Menko PMK menegaskan komitmen Indonesia untuk terus terlibat secara konstruktif dalam usaha melindungi dan mempromosikan hak-hak anak. “Indonesia berkomitmen dan mengajak semua pihak untuk bekerjasama menciptakan dunia yang lebih damai, adil, dan sejahtera bagi semua orang,” katanya. (webtorial)
