Tingkatkan Kualitas MCK, Kemenko PMK Alokasikan Dana Desa
- VIVAnews/Freddy Wally
VIVA – Dana Desa diketahui merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Dalam penggunaannya, dana desa diarahkan pada upaya mengurangi jumlah penduduk miskin, menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa, meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang mendasar, dan memberikan afirmasi bagi desa-desa di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.
Agar pemanfaatan dana desa lebih optimal dan dikelola dengan baik, Menko PMK Puan Maharani menilai bahwa dana desa ini sangat memerlukan upaya evaluasi mendalam.
“Kita memang perlu evaluasi besar terkait dana desa ini biar masyarakat juga melihat dan menikmati hasil pembangunan dari kerja pemerintah selama ini dan tidak selalu mempertanyakan apa saja kerja pemerintah,” ujar Menko Puan.
Ia juga menambahkan bahwa perlu segara dibentuk tim evaluasi sesegera mungkin. “Masyarakat juga memang harus kritis setiap kali ada program atau kegiatan di desanya. Minimal berani bertanya ke kepala desanya,”ujarnya.
Menurut Menko Puan, program pembangunan desa butuh komunikasi publik dengan strategi jitu agar pesannya sampai ke masyarakat, program juga dapat dipromosikan dengan lebih baik. “Caranya bisa dengan cara-cara yang sangat merakyat,” katanya.
Hal ini terlihat dari data Kemendes yang mengungkapkan bahwa di tahun 2016 dana desa dalam bidang pembangunan dimanfaatkan untuk membuat 66.179 km jalan desa, 551.484 jembatan, 1.366 unit tambatan perahu, 686 unit embung, 13.989 unit sumur, 65.573 unit drainase dan irigasi, 36.951 unit MCK, 15.948 unit air bersih, 11.221 unit PAUD, 7.428 unit Posyandu, 3.100 unit Polindes dan 1.810 unit pasar desa.
Di tahun 2017, jumlah dana desa yang sudah disalurkan kepada hampir 75 ribu desa di 434 kabupaten atau kota dan di 33 telah mencapai Rp100 triliun. Dalam penggunaannya, dana desa diarahkan pada upaya mengurangi jumlah penduduk miskin, menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa, meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang mendasar, dan memberikan afirmasi bagi desa-desa di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. (webtorial)
Ini Permintaan Puan ke Pemerintah Jelang Nataru 2025
Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah memastikan aspek keselamatan dan keamanan sarana dan prasarana transportasi menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
