Target Perhutanan Sosial Ala Nawacita Jokowi Sulit Tercapai
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
VIVA – Salah satu Nawacita yang didengungkan Joko Widodo saat maju di Pemilihan Presiden 2014 adalah masalah perhutanan sosial. Ditargetkan, perhutanan sosial yang terdiri dari skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan adalah 12,7 juta hektare.
Menyikapi itu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, memang agak sulit dicapai menuju angka 12,7 juta hektare tersebut.
"Oleh karena itu, saya menghitung bahwa target realistisnya paling hanya 4,4 sampai 5 juta hektare. Jadi dengan yang kemarin, yang sudah direalisir, berarti bisa membuka lebih tapi kita masih exercise terus," kata Siti di Istana Negara, Jakarta, Senin 30 Oktober 2017.
Dia mengatakan, target 12,7 juta hektare saat itu memang ikut dibahas di rumah transisi sebelum Jokowi dan Jusuf Kalla dilantik. Bahwa saat itu, dalam program Nawacita Jokowi diingatkan agar hutan Indonesia harusnya untuk rakyat.
Kemudian, ia menjelaskan sejarah perhutanan Indonesia dari zaman Belanda, hingga keluarnya undang-undang terkait yang mengatur penataan ruang. Dikatakan dia, saat era Belanda dari 146 juta hektare hutan sudah dikeluarkan 20 juta lebih hektare untuk rakyat.
Sementara, sejak UU Penataan Ruang, sudah hampir 2 juta hektare. Maka, kata politisi Partai Nasdem itu, sebenarnya ada kebijakan negara untuk kesejahteraan rakyat melalui hutan.
Sejak awal masuk di Kementerian LHK, Siti mengatakan pihaknya melakukan pengecekan. Saat ini, tanah hutan yang sudah memiliki izin adalah lebih dari 40 juta hektare.
Masih ada lagi hutan konservasi dan hutan lindung. Lalu, ada hutan lahan gambut dan menyisihkan lagi lahan baru untuk ekosistem keanekaragaman hayati.
"Sehingga, baru didapat angka 12,7 juta (hektare). Itu juga enggak gampang, karena dengan kawan-kawan yang punya gagasan di rumah transisi kan kita harus berdiskusi sangat keras. Itu namanya cita-cita yang harus dicapai. Kita enggak tahu bisa dicapainya, mungkin secepatnya," jelas Siti.
Pencapaian Nawacita yang susah diwujudkan ini, biasanya akan ditagih oleh konstituen, mengingat tahun-tahun ke depan memasuki tahun politik. Siti tidak mempersoalkannya, asal bisa dijelaskan terlebih dahulu.
"Yang paling penting kan sebetulnya kerjanya. Yang paling penting bagi saya sih bekerja. Kalau target itukan sebetulnya sebuah instrumen untuk kita menuju," katanya.
Wantimpres Sebut Omnibus Law Bagian dari Nawacita
Omnibus law Cipta Kerja disebut sebagai bukti keseriusan Presiden Jokowi menata kembali perekonomian nasional.
