Pemkab Nganjuk Mengaku Tak Tahu Bupatinya Ditangkap KPK
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengaku tidak mengetahui pasti soal kabar penangkapan Bupati Taufiqurrahman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu siang, 25 Oktober 2017. Sejak kemarin, Taufiq diketahui berada di Jakarta.
Menurut kabar sebelumnya, Taufiqurrahman telah ditangkap KPK dan diperiksa di Markas Kepolisian Resor Nganjuk. Total, ada sembilan orang yang menjalani pemeriksaan. Belum diketahui pasti penindakan itu terkait kasus apa.
"Pertama, terkait pimpinan daerah, Pak Bupati kemarin menghadiri undangan di Istana Negara. Insya Allah sampai saat ini posisinya masih di Jakarta," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Nganjuk, Agus Irianto, dihubungi VIVA melalui sambungan telepon genggam.
Pada Rabu pagi, Agus mengaku belum melihat Taufiq di kantor Pemkab Nganjuk. Dia juga tidak melihat atau mendengar dari pegawai lain soal aktivitas penindakan oleh KPK di kantor Pemkab Nganjuk. "Jadi, kegiatan OTT (operasi tangkap tangan) di sini tidak ada," ujar Agus.
Tetapi dia membenarkan bahwa hari ini ada penjemputan terhadap pegawai di Dinas Lingkungan Hidup oleh petugas KPK. Tetapi Agus mengaku tidak tahu terkait kasus apa. "Yang dijemput satu orang, Pak Harianto selaku Kepala Dinas. Sampai sekarang belum tahu perkembangannya," ujarnya.
Keterangan Agus itu berkebalikan dengan informasi yang disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera. Dia membenarkan bahwa Bupati Taufiq tengah diperiksa KPK di kantor Polres Nganjuk.
"Secara resmi KPK meminjam ruangan Polres Nganjuk untuk pemeriksaan bupati," katanya.
Informasi diperoleh, total sembilan orang yang kini menjalani pemeriksaan awal oleh KPK di kantor Polres Nganjuk. Komisi Antirasuah itu juga dikabarkan menyegel kantor Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk. (ren)
KPK Klaim Tak Lagi Fokus Operasi Tangkap Tangan karena Urusan Mudah
KPK mengaku tak lagi fokus melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan akan lebih menangani kasus atau perkara yang menyebabkan kerugian negara dengan nilai besar.
