Kapolri Akui Jokowi Tak Izinkan Densus Tipikor
- ANTARA FOTO
VIVA.co.id - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian bisa bersinergi dalam pemberantasan korupsi. Sehingga, tak perlu ada pembentukan Densus Tipikor.
"KPK, Polri, dan Kejaksaan agar lebih bersinergi, berkoordinasi lebih baik," kata Tito di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 24 Oktober 2017.
Ia menambahkan, nantinya menkopolhukam akan mengevaluasi masing-masing lembaga lebih komprehensif dari sisi pencegahan, penegakan hukum, dan penindakan, serta paska penindakan.
"Beliau menghendaki penanganan, jangan hanya terbeban di satu penindakan, tetapi perbaikan sistem di tiap birokrat. Kemudian, penindakan bagaimana perbaikan sistemnya. Sehingga, peluang terjadinya tipikor bisa diminimalisasi," kata Tito.
Atas dasar itu, ia menekankan, Jokowi ingin agar Densus Tipikor dikaji hingga matang. Misalnya, dari sisi internal harus dipikirkan soal rekrutmennya dan Standar Operasional Prosedurnya.
"Sehingga, diyakini bahwa satuan ini betul-betul bisa bersih tidak melakukan pelanggaran, memiliki reputasi yang baik. Beliau juga menghendaki, agar diatur dan dipelajari secara detail hubungan tata cara kerjanya di internalPpolri dan ke pihak eksternal, terutama hubungannya dengan KPK dan Kejaksaan," kata Tito.
Begitu pun dengan KPK, ia menjelaskan, KPK juga perlu melakukan evaluasi internal. Sehingga, bisa diperkuat. "Sekaligus, kalau ada kekurangan untuk diperbaiki," kata Tito.
Kapolri Tetap Siapkan Organisasi Densus Tipikor
Meskipun Presiden Jokowi sudah memutuskan menunda.
