Soal Penolakan Panglima TNI, DPR Minta Kemlu Pro Aktif
- Antara Foto/ M Agung Rajasa.
VIVA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta, pemerintah bersikap tegas dalam insiden penolakan otoritas Amerika Serikat terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meski sudah memiliki visa.
Pemerintah terutama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) diminta tak cepat puas terhadap keterangan Kedutaan Besar AS. "Kementerian Luar Negeri kita tidak boleh mudah puas atas keterangan pemerintah Amerika Serikat yang telah melakukan tindakan yang mengganggu sekali hubungan dua negara," kata Fahri dalam keterangan tertulis, Senin 23 Oktober 2017.
Menurut dia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi harus melakukan investigasi lebih jauh. Karena menurut dia, tidak mungkin kesalahan yang dilakukan hanya teknis dan administratif semata.
"Kita patut mencurigai bahwa di belakang keputusan ngawur itu meski telah dikoreksi, ada maksud lain yang lebih besar," lanjut Fahri.
Dia menilai, tidak cukup jika kedutaan AS di Jakarta saja yang memberikan keterangan. Namun, juga kata dia, harus pihak yang mengundang atau Kemenlu AS yang harus bertanggungjawab. "Sikap itu harus mereka ketahui bahwa kita tidak mudah menerima," kata Fahri.
Insiden ini berawal dari Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan istri yang sedianya akan bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri undangan acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organizations (VEO's). Namun, mantan Kepala Staf TNI AD itu terpaksa harus membatalkan keberangkatan.
Alasannya, pihak pemerintah Amerika Serikat tiba-tiba menolak kedatangannya secara mendadak. Informasi ini tepat sesaat sebelum Panglima TNI beserta rombongan akan menaiki pesawat yang akan membawanya ke AS, Sabtu 21 Oktober 2017.
Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto menjelaskan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu penjelasan atas insiden ini, mengingat kepergian Panglima TNI itu atas undangan langsung dari Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Joseph F. Dunford, Jr.
"Dengan demikian, Panglima TNI beserta istri dan delegasi, memutuskan tidak akan menghadiri undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, sampai ada penjelasan resmi dari pihak Amerika," ujar Wuryanto di kantor Subden Mabes TNI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu 22 Oktober 2017. (mus)
Jenderal Listyo Ungkap Tantangan Berat yang Dihadapi TNI-Polri
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut Pendidikan Reguler Angkatan LII Sesko TNI Tahun Anggaran 2024, merupakan komitmennya dan Panglima TNI Jenderal Agus.
