Densus Tipikor Bisa Batasi Gerak Pemerintah
- VIVA/Fajar GM
VIVA.co.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah saat ini sudah diawasi oleh enam institusi pengawasan. Hal itu menjadi dasar ketidaksetujuan JK jika institusi pengawas itu bertambah satu lagi, yaitu Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi yang diwacanakan Polri.
Enam institusi pengawas itu adalah Inspektorat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, Polri, Kejaksaan Agung, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Pemerintah itu, birokrasi itu, itu sudah diawasi enam institusi. Enam institusi mengawasi ini (jalannya pemerintahan) semua," ujar JK usai membuka World Plantation Conferences and Exhibition di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Oktober 2017.
Menurut JK, hal itu bahkan membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah institusi pengawas terbanyak di dunia. Dengan demikian, menurut JK, bertambahnya lagi satu institusi pengawas, yaitu Densus Tipikor, dikhawatirkan malah membuat gerak pemerintah semakin terbatas.
JK ingin hal yang akan menghambat jalannya pemerintahan itu menjadi kenyataan. "Jadi jangan berlebihan juga. Karena kalau berlebihan nanti, pemerintah kerjanya menjadi hanya membuat laporan saja," ujarnya. (mus)
Kapolri Tetap Siapkan Organisasi Densus Tipikor
Meskipun Presiden Jokowi sudah memutuskan menunda.
