Tjahjo Kumolo Ogah Cabut Laporan Penyerangan Kemendagri
- ANTARA FOTO/R. Rekotomo
VIVA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait permintaan kuasa hukum 11 tersangka kasus penyerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 11 Oktober 2017 lalu. Tjahjo diharapkan mencabut laporan di Kepolisian lantaran sebagian besar tersangka adalah mahasiswa.
"Secara prinsip saya memaafkan, apalagi calon kepala daerah secara terbuka sudah minta maaf ke saya, bupati minta maaf, beberapa tokoh minta maaf, katanya salah alamat. Tetapi ini kan dalam proses Kepolisian," kata Tjahjo usai Pengukuhan praja muda IPDN angkatan 28 tahun 2017 di Bandung, Selasa 17 Oktober 2017.
Tjahjo menjelaskan, kantor Kemendagri termasuk dalam kawasan ring satu pengamanan Istana negara. Menurut dia, dengan acuan ini mestinya sudah diketahui. "Tanpa kami minta pun polisi langsung memproses," ujarnya.
Meski memaafkan, namun dirinya tak bisa begitu saja mencabut laporan ke polisi. Hal itu terkait kapasitas dirinya sebagai pemimpin di mana banyak staf Kemendagri yang mengalami luka akibat serangan tersebut.
"Kalau saya disuruh mengabulkan untuk dicabut, muka saya terhadap staf yang luka itu ditaruh di mana. Ini kan ada yang lagi solat dilempari, mereka (staf) melawan menjaga harga diri," tuturnya.
Tjahjo tak habis pikir dengan penyerangan kantornya pada 11 Oktober karena dirinya telah menemui para pengunjuk rasa dari Papua mulai dari depan gerbang Kemendagri sampai bertemu di ruangan kerjanya.
Sebelumnya, Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lennis Kogoya menilai, rusuh yang terjadi di Kemendagri pada Rabu, 11 Oktober 2017, lebih pada persoalan budaya.
Budaya yang dimaksud Lennis bahwa orang Papua kalau ingin bertemu dengan pemerintah seperti Mendagri Tjahjo Kumolo, maka harus dituruti. Sementara, saat massa dari Tolikara ingin bertemu namun hanya diwakili pejabat dirjen.
"Kalau terima orang Papua sangat beda. Harus betul-betul masuk ke budaya. Di sini saja mau ketemu saya, saya arahkan ke staf saya, enggak mau," kata Lennis, di kantornya, Jalan Veteran III, Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2017.
Saat rusuh di Kemendagri, kelompok massa pendukung salah satu calob bupati meminta bertemu Tjahjo. Namun, tidak bisa dipenuhi. Kemarahan ini dinilai Lennis wajar karena warga merasa tidak ingin ditemui. "Jadi bukan direncanakan, spontan," lanjut Lennis.
Pengalaman dia selama menjadi staf khusus Presiden Jokowi, sangat banyak yang datang. Bahkan sampai harus antre dan bermalam-malam. Tapi itulah budayanya. "Udah puas, baru mau pulang," ujar Lennis.
Maka seharusnya, menurut dia, lebih baik ditemui dan diberi penjelasan. Dia yakin, setelah semua dijelaskan maka tidak akan terjadi aksi-aksi kekerasan seperti beberapa waktu lalu. (mus)
