Kantor Bupati Musirawas Utara Dirusak Massa Pemrotes
- Istimewa
VIVA.co.id – Massa yang tergabung dalam Forum Muara Rupit Lawang Agung merusak kantor Bupati Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Ini lantaran mereka tak bisa menemui Syarif Hidayat yang menjabat sebagai kepala daerah tersebut, Senin 25 September 2017.
Informasi yang dihimpun, ratusan orang tersebut awalnya melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Muratara. Mereka menuntut pemerintah setempat untuk membangun saluran air bersih hingga ke rumah warga Muara Rupit dan Lawang Agung. Selain itu, revitalisasi pasar Lawang Agung juga harus dilakukan.
Namun, saat melakukan aksi, baik Bupati maupun Sekda Muratara tak ada di kantor. Mereka akhirnya mengamuk dan merusak kaca depan yang ada di kantor.
Tak sampai di situ, seluruh pegawai yang ada di dalam kantor digiring massa untuk keluar dan tidak diperbolehkan bekerja. Para PNS dan non PNS yang ada di dalam, ketakutan dan menuruti perintah massa.
Koordinator Lapangan massa aksi Formula, Servin Putra, menjelaskan sejak menjadi daerah pemekaran pada 2013 lalu tak satu pun pembangunan yang ada di Muratara dirasakan masyarakat.
"Empat tahun menjadi Kabupaten, masyarakat Muara Rupit dan Lawang Agung belum merasakan pembangunan yang sesungguhnya. Kami hanya ingin menemui Bupati untuk menyampaikan tuntutan. Kalau tidak mundur," kata Servin.
Ia menjelaskan, 29 April 2013 merupakan sejarah yang tidak terlupakan bagi masyarakat Muratara, terutama di Muara Rupit dan Lawang Agung yang sangat berduka lantaran tewas saat pemekaran kabupaten Muratara.
"Puluhan luka berat. Fakta yang tidak bisa kita pungkiri bahwa penggagas pembentukan Muratara adalah orang-orang Muara Rupit. Kita juga ingin Bupati bangun tugu perjuangan rakyat," ujarnya.
Blokir Jalan
Selain merusak kantor, massa juga memblokir jalan lintas Sumatera (Jalinsum), tepatnya di depan kantor Bupati dengan membakar ban di tengah jalan. Akibatnya, akses Jalinsum mengalami kemacetan hingga puluhan kilometer. Hanya para pelajar dan ambulans yang diperbolehkan melintas.
Terpisah, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara saat dikonfirmasi menerangkan, saat ini pihaknya masih dapat mengendalikan para massa. "Masih terkendali. Belum ada pengiriman personel tambahan. Di sana ada 1.000 personel," kata Zulkarnain.
Ia menghimbau, agar para massa aksi tidak anarkis dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Sehingga menciptakan suasana yang kondusif. “Personel di Palembang sudah siap, jika dibutuhkan tambahan. Warga harus menciptakan suasana kondusif dengan menyampaikan aspirasi yang tertib. Polisi siap mengawal," ujarnya. (ren)
