Hantu PKI Nyata dan Adegan 41 Menit di Lubang Buaya
- VIVA.co.id / Anwar Sadat
VIVA.co.id – Dalam program Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan di tvOne, Selasa malam, 19 September 2017, terdapat kata hantu dalam tema acara yang mengangkat topik hangat tentang ada tidaknya PKI di Indonesia, saat ini.
Ada dua versi hantu PKI yang mencuat dalam diskusi dengan judul lengkap 'PKI, Hantu atau Nyata? ini. Versi hantu PKI yang pertama dipaparkan Ilham Aidit, putra bungsu dari mantan pemimpin senior Partai Komunis Indonesia atau PKI, Dipa Nusantara Aidit.
Menurut Ilham, hantu PKI itu sebenarnya muncul dari adanya kebohongan yang ada dalam Film G30S/PKI. Hantu PKI muncul dalam adegan di sekitar Lubang Buaya yang ditayangkan selama 41 menit dari durasi lengkap film yang mencapai 3 jam 20 menit.
"Nah saya ingin katakan bahwa film itu benar-benar film propaganda, film memaksa dan melegitimasi Orde Baru. Betapa mereka itu hantu, sehingga kami benar menghajar mereka. Hantu itu dimulai dari film yang sangat detail, sangat bohong selama 41 menit di Lubang Buaya," kata Ilham.
Ilham mengatakan, dalam durasi cukup panjang itu, dipertontonkan kekejaman seperti memotong alat kelamin dan menyayat mata. Selain itu, kata Ilham, selama setengah tahun, saat terjadi tragedi 65, hanya ada surat kabar yang diperbolehkan terbit, dan selama itu kedua surat kabar itu selalu memberitakan tentang kejadian di Lubang Buaya.
"Dan itu sangat-sangat memprovokasi masyarakat dan memancing amuk massa. Masyarakat sangat peka pada kelamin dipotong, sangat marah ketika mata disayat. Karena mereka tahu, Lubang Buaya itu ampuh sekali memicu kemarahan," ujar Ilham.
Sementara itu, hantu PKI dalam versi kedua, menurut Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen, ialah gerakan yang nyata adanya, tapi bergerak secara diam-diam.
"Ini bukan hantu lagi, sudah nyata. Masalah hantu atau nyata. Saya bilang hantu juga, nyata juga, diam-diam sudah bentuk satu susunan," kata Kivlan di diskusi yang sama.
Menurut Kivlan, PKI tak lagi hantu, tapi sudah bangkit. Buktinya, kata Kivlan, mereka meminta agar Tap MPR tahun 1966 dicabut.
"Karena sudah terbentuk dari tingkat pusat ke tingkat desa. Buka di meja, kita selesaikan masalah ini, mungkin Lemhanas bisa memfasilitasi," ujar Kivlan. (one)
