Pakde Karwo Sedih Banyak OTT di Daerahnya
- VIVA/Nur Faishal
VIVA.co.id – Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberikan kata sambutan di hadapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan hadirin pada pelantikan Pelaksana Tugas Wali Kota Batu. Dalam kesempatan itu dia menyampaikan permintaan maafnya.Â
Dengan suara lesu Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo mengungkapkan penyesalannya atas terus terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat di bawah koordinasinya.Â
"Pak Mendagri, kami mohon maaf, Jawa Timur, ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini yang terakhir," kata Pakde Karwo membuka kalimat.
Kepada para kepala daerah dan pejabat satuan perangkat kerja daerah, dia mengimbau agar operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang terjadi di Jawa Timur dijadikan bahan renungan dan evaluasi.
"Marilah bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa semoga ini ujian terakhir dan jadi bagian renungan kita yang terdalam," kata Pakde Karwo.Â
Pakde pantas sedih. Selama tahun 2017, empat kepala daerah di Jatim berurusan atau pernah berurusan dengan KPK. Mereka ialah Wali Kota Madiun nonaktif, Bambang Irianto (sudah divonis), Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (perkara dialihkan ke Kejaksaan Agung setelah menang praperadilan), Bupati Pamekasan nonaktif, Achmad Syafi'i; dan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko.
Bahkan, jarak waktu penindakan oleh KPK terhadap Bupati Achmad Syafi'i dan Wali Kota Eddy Rumpoko terjadi hanya dalam waktu sebulan. Syafi'i diamankan petugas KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan dugaan suap penanganan perkara pada awal Agustus 2017 lalu, sementara Eddy Rumpoko ditangkap KPK pada 16 September tahun yang sama.
Sementara itu Tjahjo mengatakan, pelantikan Punjul dilakukan secara cepat agar roda pemerintahan di sana tetap berjalan sepeninggal Eddy Rumpoko setelah jadi tersangka dan di tahan KPK.Â
"Apalagi Batu merupakan daerah yang sangat potensial, terutama dari sektor wisatanya," ujarnya.
Mendagri Tito: Prabowo Ingin Kepala Daerah Terpilih Dilantik 20 Februari 2025
Pelantikan tersebut nantinya dilakukan untuk kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa dan sudah ada putusan dismissal di Mahkamah Konstitusi (MK).
