Jokowi Soal Pernyataan Pembekuan KPK oleh PDIP
- VIVA.co.id/ Agus Rahmat.
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo memastikan menentang wacana pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Jokowi, KPK seharusnya diperkuat bukanlah diperlemah.
"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu, kita harus sama-sama menjaga KPK," ujar Jokowi dalam siaran pers, Senin 11 September 2017.
Dalam berbagai survei, KPK adalah salah satu lembaga yang sangat dipercaya oleh masyarakat, selain pemerintah. KPK juga adalah lembaga yang independen dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan mana pun.
"KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi," katanya.
Mengingat kejahatan korupsi masih terjadi, dan masuk kategori kejahatan luar biasa, maka memeranginya juga harus dilakukan secara bersama-sama.
"Oleh sebab itu, harus kira berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi," katanya.
Sebelumnya, anggota Panitia Angket dari Fraksi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat menyerukan, agar pembekuan KPK dilakukan untuk sementara waktu.
Menurut Henry, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.
"Maka, jika perlu untuk sementara KPK disetop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henry.
Sentil Henry Yosodiningrat, Haidar Alwi Minta TPN Ganjar-Mahfud Setop Bikin Hoaks
Wakil Deputi TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat sempat menyebut penyebab kekalahan Ganjar-Mahfud di Jateng karena dugaan mobilisasi massa untuk tak gunakan hak pilih.
