Rumah Sakit Harus Utamakan Nyawa, Bukan Uang
- newsanchormom.blogspot.com
VIVA.co.id – Kasus meninggalnya bayi berusia empat bulan bernama Deborah Simanjorang yang tak mendapatkan pelayanan medis di IGD RS Mitra Keluarga mendapat sorotan tajam dari banyak pihak.
Perlakuan rumah sakit yang mengutamakan soal pembayaran pasien dianggap telah menyalahi prinsip utama mereka untuk bantuan kemanusiaan.
Atas itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengingatkan agar kejadian meninggalnya bayi Debora tidak terulang lagi.
"Rumah sakit yang beroperasi di Indonesia (harus) lebih mengutamakan keselamatan pasien dalam kondisi darurat dibanding mempertimbangkan hal-hal yang bersifat komersil," kata Puan dalam siaran persnya, Senin, 11 September 2017.
Atas itu juga, Puan mengaku akan meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan evaluasi kepada seluruh rumah sakit terhadap standar operasional prosedur mereka, khususnya yang tak melayani pasien pengguna kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Kesehatan terkait dengan tanggung jawab kemanusiaan dan upaya integrasi/sharing benefit antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan lainnya," katanya.
Di bagian lain, Puan juga menyampaikan bela sungkawanya untuk keluarga bayi Debora. Ia berharap selalu diberikan kesabaran untuk keluarga yang mendapat musibah.
"Semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan sabar, ikhlas dan tabah," ujarnya.
Kasus kematian bayi Debora terjadi pada Minggu 3 September 2017, ketika anak berusia empat bulan ini terpaksa dilarikan ke IGD Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.
Saat itu, bayi perempuan ini langsung ditangani medis melalui penyedotan lendir dan diberikan pengencer dahak. Namun kondisi makin buruk, ibu Debora, Henny Silalahi pun meminta agar bayinya dimasukkan ke Pediatric Intensive Care Unit (PICU).
Namun sayang, RS menolak lantaran keluarga pasien tak memiliki uang muka yang cukup. Bayi Debora pun akhirnya meninggal. (hd)
Puan Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Amanat UU Tapi Harus Cermat
Puan Maharani mengatakan bahwa kenaikan PPN 12 persen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
