FPI Mau Kirim Jihadis ke Myanmar, Ketua MPR: Ada Duitnya?

Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Syaefullah

VIVA.co.id – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Zulkifli Hasan mempertanyakan keinginan ormas Islam yang ingin mengirim relawannya berperang demi Rohingya ke Myanmar. Zulkifli berharap tidak tidak ada pengiriman relawan jihad ke wilayah Rohingya.

Ketum PAN Zulhas Bantah Ketemu Jokowi Bahas Reshuffle Kabinet

"Yang mau ngirim siapa? Memang ada duitnya?" kata Zulkifli ketika ditemui di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis, 7 September 2017.

Menurut Zulkifli, saat ini yang paling tepat adalah mendukung upaya pemerintah untuk menekan pemerintah Myanmar agar segera menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.

PAN Putuskan Setuju Pemilu 2024 Ditunda

"Saya kira kita harus berdiri di belakang pemerintah, kompak untuk mendukung pemerintah agar bisa menekan Myanmar dan kita juga minta pemerintah untuk mengajak negara-negara ASEAN, PBB dan dunia, NGO-NGO itu untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan di sana," ujar Zulkifli.

Dia juga meminta agar gejolak Rohingya ini tidak membuat umat beragama di Indonesia menjadi terbelah. Dia menjelaskan, konflik di Rohingya bukan konflik terkait agama.

Zulkifli Hasan soal Minyak Goreng: Presiden Sudah Dua Kali Perintah

"Ini bukan soal agama. Teman-teman Hindu Buddha juga mengutuk keras ini. Tidak ada agama yang mengajarkan terorisme. Ini perilaku rezim," kata Zulkifli.

Sebelumnya, Juru bicara Front Pembela Islam, Slamet Maarif mengklaim sudah hampir 10 ribu orang mendaftarkan diri untuk diberangkatkan ke Myanmar demi berjihad menghentikan tragedi pembantaian terhadap etnis Rohingya.

"Kami akan serukan dan hari ini hampir 10.000 di posko pendaftaran terdata di pusat dari tiap daerah dan itu sudah saya sampaikan ke Dubes Myanmar," kata Slamet usai bertemu dengan perwakilan Kedutaan Besar Myanmar di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 6 September 2017.

Slamet mengatakan, tak hanya siap untuk dikirim, relawan-relawan yang terdaftar juga siap melakukan perang terbuka dengan Myanmar jika pemerintah di negara itu tidak segera menghentikan tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya.


 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya