Ketua MPR: Banyak yang 'Ngarang' Soal Pancasila

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan dalam kunjungan kerja di Balikpapan Kalimantan TImur, Kamis (7/9/2017)
Sumber :
  • VIVA.co.id/Reza Fajri

VIVA.co.id – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan saat ini banyak orang yang sembarangan mengartikan nilai Pancasila. Salah satunya, anggapan soal orang yang taat beragama namun dinilai tidak sejalan dengan kebangsaan.

Kata Gerindra soal Penghapusan Utang Petani-Nelayan

"Banyak orang sekarang “ngarang” soal Pancasila," kata Zulkifli di Balikpapan Kalimantan Timur, Kamis, 7 September 2017.

"Orang beragama dianggap anti-kebangsaan, keliru. Orang menjalankan agama dengan benar dianggap radikal, salah. Orang beragama dianggap intoleran." 

Aktivitas Retno Marsudi Usai Tak Menjadi Menlu, Isi Seminar Bicara Pancasila Pemersatu Bangsa

Zulkifli kemudian menyebutkan sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa. Dia mengingatkan sila pertama itu menunjukkan bahwa taat beragama dengan baik itu tidak bertentangan dengan ideologi negara.

"Orang taat agama dengan baik itu disebut Pancasilais. Apa pun agamanya, yang Islam, Kristen, Buddha, Hindu, silakan, terserah. Karena itu agama, kebangsaan, seiring sejalan. Melaksanakan ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh dan leluasa, itu Pancasilais," ujar Zulkifli. 

Tindak Pidana Ideologi Negara dalam KUHP Dinilai Harus Diatur Lebih Lanjut, Ini Alasannya

Kemudian dia mengingatkan Pancasila juga punya sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu, menurut dia, Indonesia harus mengutuk kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

"Kita mengutuk bukan soal agamanya, tapi karena kita menganut Pancasila. Kalau mendoakan saja tidak, marah tidak, mengutuk tidak, itu namanya tidak Pancasilais," kata Zulkifli. (ase)

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024