Tragedi Rohingya, Bukan Masalah Bilateral Indonesia-Myanmar
- REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
VIVA.co.id – Muncul desakan berbagai kalangan di Tanah Air, termasuk para politikus Senayan agar pemerintah Indonesia mengevaluasi kerja sama dan hubungan diplomatik dengan Myanmar. Desakan itu muncul pasca tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Mereka dibunuh, dianiaya dan diusir paksa dari Rakhine State.
Salah satunya dari Anggota Komisi III DPR RI, Muslim Ayub, yang mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas terhadap krisis kemanusian yang terjadi terhadap etnis Rohingya, Myanmar.
Sebagai kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap dengan mengusir duta besar Myanmar, bukan malah ambivalen atau mendua dalam masalah serius ini.
"Presiden Jokowi seharusnya mengusir duta besar Myanmar agar segera keluar dari negara ini, jangan mempertontonkan sikap ambivalen," ujar Muslim dalam keterangannya, Selasa, 5 September 2017.
Menurut politikus asal Aceh ini, apa yang dilakukan Myanmar sangat melecehkan hukum dan merusak tatanan dunia internasional. Sehingga butuh upaya nyata serius yang tidak hanya sekadar retorika.
"Kalau hanya bantuan kemanusiaan, sudah sejak tahun lalu Indonesia, baik itu pemerintah dan organisasi masyarakat, sudah sering memberi bantuan. Hal yang dibutuhkan sekarang adalah sikap tegas Presiden mengusir duta besar," ujar politikus PAN ini.
Dia berharap Presiden Jokowi segera mempertimbangkan desakan untuk mengusir dubes Myanmar dari Tanah Air. Karena masalah Rohingya ini adalah persoalan hati nurani.
"Di mana hati nurani Pak Presiden melihat kenyataan pembantaian yang telah berulang kali ini? Contohlah kebijakan yang sudah dilakukan oleh Turki dan Malaysia. Tidak cukup mengirimkan Menlu ke Myanmar, atau Jokowi takut dengan keberadaan China di balik kekuatan Myanmar," ujar Muslim.
Sementara itu, Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, menilai desakan agar pemerintah Indonesia mengusir dubes Myanmar kurang tepat. Pasalnya, masalah etnis Rohingya bukan semata masalah antara Indonesia dan Myanmar.
"Ini bukan persoalan bilateral, tapi regional," kata Hikmahanto dalam perbincangan bersama tvOne, Selasa, 5 September 2017.
Maka, menurut Hikmahanto, aksi yang harus dilakukan Indonesia adalah mendesak ASEAN agar segera menggelar sidang darurat membahas kasus Rohingya. "Pemerintah Indonesia bisa minta sidang darurat untuk membicarakan kondisi di internasional," ujarnya.
Menurutnya, ASEAN harus bersikap tegas dengan memberlakukan embargo ekonomi untuk Myanmar. Sebab, misi kemanusiaan saja tidak cukup, karena apa yang dilakukan Myanmar terhadap etnis Rohingya terus berulang.
"Kalau tidak efektif, ya dengan cara kekerasan, intervensi militer," tegasnya. Ia berharap, Indonesia sebagai negara tertua di ASEAN bisa memimpin inisiatif melakukan yang terbaik untuk kemaslahatan etnis Rohingya. (ase)
