Tokoh Lintas Agama Lebih Percaya KPK, Ini Alasan Mereka
- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA.co.id - Sejumlah tokoh lintas agama berkumpul di Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu, 29 Juli 2017. Mereka mengeluarkan maklumat dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kini tengah digoyang angket di gedung DPR RI.
Ketua KPK, Agus Rahardjo, hadir di acara ini. Dia disambut oleh Pengasuh Pesantren Tebuireng, Salahuddin Wahid atau Gus Solah. Hadir pula Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Jatim, Anwar Manshur; Ketua Umum Bamag Jatim, Sudi Dharma; dan Ketum Bamag LKK Indonesia, Agus Susanto.
Ada juga Ketum Dewan Pengurus Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Philip K. Widjaja; perwakilan Gereja Ortodoks Rusia, Romo Alexios S. Cahyadi; perwakilan Klenteng Boen Bio Surabaya, Kausing Lien Tiong Yang; dan pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia, Katijo Salam Raharja.
Forum itu mengeluarkan Maklumat Kebangsaan terkait kondisi hukum di negeri ini dalam upaya pemberantasan korupsi. Maklumat berisi delapan poin, di antaranya kepercayaan dan dukungan mereka terhadap KPK. Aksi dukungan diwujudkan dalam bentuk pembubuhan tandatangan di sebuah baliho besar.
"Hampir semua pejabat negara sudah tidak merasa bersalah untuk korupsi karena sifat rakus dan ingin cepat kaya sudah merata. Mereka tidak malu karena banyak sekali pejabat negara yang korupsi," kata Pengasuh Pesantren Al-Hikam Malang, Abdul Hakim Hidayat, membacakan maklumat.
Para koruptor, kata putra almarhum Hasyim Muzadi itu, tidak takut kepada Tuhan, karena yang mereka takutkan hanyalah dimiskinkan. "Kini berbagai pihak yang terganggu kepentingannya berusaha melemahkan dan membubarkan KPK," ujar pria yang biasa disapa Gus Hakim itu.
Sebagai pimpinan KPK, Agus Rahardjo menyampaikan terima kasihnya atas dukungan tokoh lintas agama kepada instansinya. "Pemuka agama juga diharapkan berperan dalam melawan isu SARA yang terus didompleng dalam pemberantasan korupsi," ujar Agus. (ren)
Akademisi Antikorupsi Ikut Bersuara Bebaskan Mardani Maming
Menurut Todung, penjatuhan pidana terhadap Maming merupakan hal yang dipaksakan karena tidak didasarkan pada alat bukti yang memadai.Â
