PKB Lawan Full Day School dengan 'Jas Hijau'
- VIVA.co.id/Dwi Royanto
VIVA.co.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak keras kebijakan Lima Hari Sekolah atau Full Day School yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
PKB memperkenalkan jargon gerakan penolakan dengan istilah Jas Hijau, akronim dari "Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama" yang diadaptasi dari semboyan terkenal Sukarno, Jas Merah, kependekan dari "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah".
Gerakan itu digagas untuk mengingatkan pihak-pihak yang mencoba menghapus atau mengabaikan jasa-jasa ulama sebagai pendiri bangsa.
Gerakan Jas Hijau dilakukan PKB dengan mengumpulkan para ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) se-Jawa Tengah di auditoriun UTC Semarang pada Jumat, 21 Juli 2017. Forum itu dihadiri langsung Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.
Pelaksanaan full day school, kata Muhaimin, adalah program yang sengaja dipaksakan Kemendikbud untuk mengabaikan peran ulama. Program itu dianggap jelas-jelas memberangus madrasah-madrasah dan pesantren yang dibangun ulama.
"Sajak bangsa ini berdiri, ulama dan masyarakat telah bersatu padu mengajarkan akhlak tanpa biaya pemerintah melalui madrasah-madrasah. Karenanya kami menolak keras full day school," kata Muhaimin.
Muhaimin menjamin, sekolah formal tidak akan mampu membentuk karakter siswa dengan program full day school. Selain, terbatasnya guru agama, sistem yang dibangun sekolah formal banyak tidak sehat dan terjadi sering perkelahian pelajar.
"Maka tidak mungkin pengajaran akhlak, pendidikan agama diserahkan kepada sekolah. Harus diserahkan kepada madrasah dan pertemuan informal, hubungan kekerabatan, budaya dan solidaritas," katanya.Â
Muhaimin juga menganggap, sekolah informal seperti madrasah harus ada karena juga mengajarkan tradisi bersosialisasi. Maka ide Full Day School dianggap tidak layak diberlakukan.
"Kita sudah terus ajak rapat ke DPR, dan kita terus melakukan penjelasan kepada Kementerian agar tidak dilaksanakan lagi Full Day School, tapi diserahkan lagi kepada madrasah yang dibiayai masyarakat, negara tidak membiayai," ujarnya. (mus)
