HTI Tuding Pemerintah Anti-Islam
- VIVA.co.id/Adi Suparman
VIVA.co.id - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat menolak keras keputusan pemerintah yang membubarkan organisasi itu. Mereka masih mengamati situasi sebelum menentukan sikap selanjutnya.
"Ya, kita lihatlah nanti. Anda bisa lihat sendirilah, (jumlah anggota) alhamdulillah cukup banyak. Saya tidak bisa sebutkan angkanya, yang jelas sangat banyak," kata Ketua HTI Jawa Barat, Luthfi Afandi, di Kota Bandung pada Rabu, 19 Juli 2017.
Menurutnya, imbauan aparat Kepolisian untuk tidak melakukan unjuk rasa kepada HTI sesungguhnya salah alamat. "Polisi mengimbau kami untuk taat aturan, apa yang dilakukan Hizbut Tahrir (yang melanggar)? Enggak ada. Yang jelas, yang kami lakukan sesuai koridor hukum," ujarnya.
Aktivitas HTI Jawa Barat, Luthfi mengklaim, sesuai peraturan yang berlaku di masing-masing daerah. "Dari awal taat aturan, kok. Di mana aktivitas Hizbut Tahrir yang melanggar hukum? Enggak ada," katanya.
"Ketika pemerintah menghentikan dakwah Hizbut Tahrir, artinya Pemerintah itu anti-Islam. Itu tuduhan, buktikan bahwa berseberangan dengan Ideologi (Pancasila). Pemerintah bisa menuduh rakyatnya, rakyat pun bisa menuduh Pemerintah," ujar Luthfi. (ase)
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
