Defisit Anggaran Jadi Penghambat Pemekaran Daerah
- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti.
VIVA.co.id – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebut ketidaktersediaan anggaran menghambat wacana pemekaran hingga sebanyak 314 daerah di Indonesia.
Wacana itu sudah dibahas Dewan Perwakilan Daerah yang dipimpin Ketua DPD Oesman Sapta Odang kepada JK selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) di Kantor Wakil Presiden RI, Selasa sore 18 Juli 2017.
Menurut JK, ketidaktersediaan anggaran itu menjadi sebab pemerintah belum melaksanakan lagi tahapan pemekaran wilayah baru pada saat ini.
"Seperti dimaklumi, sekarang defisit kita makin tinggi, sehingga menjadi pertimbangan. Kita selesaikan dulu masalah pokoknya. Masalah pokoknya itu masalah anggaran," ujar JK. Ia menyampaikan, hal itu sudah disampaikan kepada DPD RI yang bertandang untuk berkonsultasi.
Sementara, Oesman menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah dapat memperbaiki kondisi defisit ekonomi saat ini. Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat ini menyampaikan pelemahan ekonomi global turut berpengaruh kepada kondisi defisit ekonomi Indonesia saat ini.
Meski demikian, Oesman menyampaikan, pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Joko Widodo pasti tetap memiliki cara supaya pemekaran wilayah yang saat ini merupakan amanat Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014, bisa terus dilaksanakan.
"Ini yang sedang kita bahas, bagaimana kita mau membiayai sesuatu kalau kita sedang krisis. Tapi Pak Wapres tentu ada kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan," ujar Oesman.
JK Sebut Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi
JK mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Konstitusi sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali.
