Perppu Ormas Diprotes, Wiranto: Mau Seperti Suriah?
- VIVA.co.id/Lilis Khalis
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah upaya pemerintah menyelamatkan negara dari gerakan anti-Pancasila. Menurutnya, pemerintah sudah punya batasan menjadi kewaspadaan terkait ideologi negara.
"Pokoknya Anda percaya ini maksud baik pemerintah untuk menyelamatkan negara. Bukan akal-akalan mendapat keuntungan, kalau mau untung diam saja. Sudah lama banyak (ormas) yang menyimpang. Tapi kan dibiarkan dulu. Tapi sudah ada batas-batas tertentu yang membuat kita waspada cepat atau lambat segera ada pengaruh sangat masif yang berhubungan dengan ideologi negara," kata Wiranto di kantornya, Senin 17 Juli 2017.
Wiranto menegaskan pemerintah memahami resiko dengan terbitnya Perppu Ormas ini. Namun, ia mengingatkan bahwa Perppu ini memprioritaskan kepentingan negara.
"Kalau resiko politik tidak bikin macam-macam tapi kita sudah melakukan langkah yang tidak ada tendensi politik. Tidak ada keuntungan pemerintah tapi berorientasi berhubungan bangsa dan negara," ujarnya menambahkan.
Bagi mantan Panglima ABRI itu, Perppu Ormas adalah jawaban bagi permasalahan ideologi bangsa, yang sudah mulai terindikasi. Dia menyinggung, jika masalah itu dibiarkan, apakah rela jika Indonesia nanti seperti Irak atau Suriah?
"Kalau Anda tidak katakan genting jalanin aja, diemin saja aman. Pak Wiranto dan Pak Jokowi diam saja. Digerogoti itu NKRI dan Pancasila. Ideologi lain subur, mau seperti di Libya, Irak, atau Suriah," kata Wiranto sambil bertanya.
Ia pun balik mengkritik orang-orang yang menolak Perppu ormas. Sebab penerbitan Perppu ini adalah langkah pemerintah untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia.
Bagi Wiranto, jika memang ada yang menolak Perppu ormas, maka bisa didiskusikan dan memberi saran atau jalan keluar lainnya.
"Kalau kita enggak bergerak nanti ribut disebut pemerintah tidak hadir tak kala ada permasalahan. Saya sering denger itu. Ada permasalahan belum waktunya berpikir ribut pemerintah tidak hadir. Sekarang kita hadir diributkan. Tolong kebiasaan ini dibicarakan ada musyarawah mufakat," ujar mantan Menteri Pertahanan itu. (ren)
Guru Besar UMJ Ingatkan Gerakan Pro-Khilafah Masih Eksis di RI dengan Modus Baru
Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pergerakan kelompok pro-khilafah masih tetap eksis di Indonesia.
