Rawan Masalah, Pemilih di Pilkada Sulsel Naik 500 Ribu Orang
Rabu, 12 Juli 2017 - 17:21 WIB
Sumber :
- Antara/ Fachrozi Amri
VIVA.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan merilis daftar pemilih sementara untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur 2018. Pada data tersebut, terjadi lonjakan jumlah pemilih hingga 591.804 orang.
Secara akumulasi, jumlah pemilih sementara berdasarkan data KPU Sulsel sebanyak 6.871.154 orang. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan pada data Pemilu Presiden (Pilres) 2014 sebanyak 6,3 juta pemilih.
Jumlah pemilih sementara di Kota Makassar mencapai 1.005.446 orang. Pemilih terbanyak kedua berada di Kabupaten Gowa sebanyak 654.462 orang. Kemudian disusul Kabupaten Bone 620.755 pemilih.
"Rekap data pemilih tersebut kami dapatkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov Sulsel," kata Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief, Rabu 12 Juli 2017.
Ia menjelaskan, KPU Sulsel masih akan terus melakukan pemutakhiran data pemilih. Jumlah tersebut, katanya, masih akan bertambah sebelum pelaksanaan Pilkada Sulsel 2018 digelar.
"Kalau bisa, semua masyarakat ikut mengawal kami melakukan pemutakhiran, biar tidak dikira macam-macam," ujarnya.
Rawan Masalah
Terkait adanya lonjakan pemilih, Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus meminta KPU Sulsel untuk segera menyelesaikan pemutakhiran data tersebut. Apalagi, jumlah peningkatan pemilih yang mencapai 500 ribu orang hanya dalam waktu tiga tahun.
Ia menyebut, pergerakan jumlah pemilih yang meningkat signifikan tersebut patut untuk diwaspadai. KPU Sulsel juga diminta dapat menciptakan sistem deteksi dini jelang pemutakhiran data guna meminimalisasi pemilih ganda.
Menurut dia, upaya itu menjadi penting karena ada dugaan terjadi lonjakan jumlah pemilih di beberapa daerah Sulsel yang di luar normal. Termasuk jumlah pemilih di Kabupaten Gowa yang melebihi jumlah pemilih di Kabupaten Bone.
“Data terakhir kami di Nurani Strategic ada lonjakan pemilih di beberapa daerah yang perlu dicermati teman-teman KPU Sulsel. Menurut saya, itu di luar kewajaran dan berpotensi bermasalah,” kata Nurmal Idrus.
Mantan ketua KPU Makassar ini melihat pada beberapa daerah, jumlah pemilih berpotensi naik signifikan. Sementara itu, pemicu kenaikan tak terlalu terlihat. Kondisi tersebut disinyalir adanya penggelembungan suara jelang pilkada.
“Pinrang, Sidrap, Gowa, dan Bone serta beberapa daerah lain yang mesti dicermati betul. KPU mesti memasang sistem agar ketika DP4 dan DAK diserahkan ke KPU pada Desember 2018, sudah bisa mengantisipasinya,” ujarnya.
Lonjakan jumlah pemilih itu bisa terdeteksi dari asumsi pemilih yang digunakan KPU Sulsel untuk mengajukan anggaran. Untuk itu, KPU Sulsel diminta mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap daerah.
“Koordinasi dengan Dukcapil daerah harus diintensifkan. KPU tak boleh hanya menunggu DP4 diserahkan pemda dan setelah itu pusing sendiri,” ujarnya.
Masih kacaunya sistem pendataan penduduk melalui e-KTP ditenggarai Nurmal akan memunculkan masalah di pilgub nanti. Bahkan, kata dia, lonjakan pemilih nantinya akan bertambah lebih banyak.
“Masih ratusan ribu penduduk Sulsel yang antre untuk diterbitkan e-KTP-nya. Status mereka mungkin bisa diperjelas dengan menerbitkan surat keterangan, tapi itu akan menimbulkan celah berbahaya bagi daftar pemilih,” katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
