JK Tak Ingin Warga Perbatasan Bergantung ke Negara Tetangga

VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla ingin supaya rakyat Indonesia di wilayah-wilayah dekat perbatasan tidak memiliki ketergantungan ekonomi yang berlebihan ke negara tetangga terdekat. Menurut JK, di masa pemerintahannya bersama Presiden RI Joko Widodo, pembangunan fisik di wilayah-wilayah perbatasan berkembang pesat.

Pengelolaan daerah perbatasan di bawah kendali Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selaku lembaga pemerintah di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Saat ini, kata JK, BNNP harus mulai memprioritaskan upaya peningkatan kemandirian ekonomi serta pembangunan aspek sumber daya manusia (SDM) untuk rakyat di perbatasan. Sehingga tidak hanya membangun fisiknya, tapi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

"Yang paling penting ya kesejahteraan daerah itu. Dia tidak tergantung daerah di sebelahnya, tetapi dia ikut memajukan perdagangan kita," ujar JK usai membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Arya Duta, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2017.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap wilayah perbatasan. Dengan demikian, wilayah-wilayah itu pada waktunya tidak hanya akan mandiri secara ekonomi saja, malah dapat menjadi salah satu kawasan perdagangan unggulan Indonesia dengan negara tetangga.

"Kalau saya melihat gerbang-gerbangnya sekarang sudah bagus. Tapi pikirkan juga bagaimana pembangunan masyarakat keseluruhannya. Bagaimana meningkatkan pertanian daerah perbatasan, perkebunan, kalau perlu industri kecil juga," ujar JK. (ren)