Kritik Demokrat untuk Jokowi dan Pansus Angket KPK

VIVA.co.id – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyindir Pansus Angket KPK DPR, usai mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin beberapa hari lalu. Didi menilai, kerja pansus sudah bersikap anti terhadap kritik publik. 

"Namun sepertinya telinga mereka sudah tertutup dan tidak peduli lagi dengan suara-suara masyarakat. Dan dengan kasat mata makin terbaca Pansus Angket sarat kepentingan politiknya," ujar Didi, dalam keterangan persnya, Minggu 9 Juli 2017.

Kunjungan Pansus ke Sukamiskin, menurutnya sudah terlalu jauh masuk dalam ranah hukum yang sudah final. Apalagi mengesankan bahwa para napi korupsi itu adalah pihak yang teraniaya dari proses hukum di KPK. 

"Maka niat Pansus Angket cari-cari bukti dan kelemahan KPK di lapas makin tidak jelas arah dan tujuannya. Bukankah koruptor ada di lapas justru karena kekuatan dan keberhasilan KPK? Apa logika kami yang salah, lalu logika Pansus Angket yang benar?" kata Didi. 

Menurut dia, sebelum napi korupsi masuk lapas, maka ada proses yang dilalui dari KPK, hingga pengadilan tindak pidana korupsi bahkan proses banding. 

Kalau ada salah, lanjut Didi, para napi korupsi juga didampingi oleh kuasa hukum yang terkenal. Ia yakin, kalau ada celah maka sudah jauh hari mereka lakukan. 

"Lihat saja bahkan sejak awal, upaya hukum melalui pra peradilan kerap dilakukan oleh tersangka kasus-kasus korupsi. Segala upaya dan celah hukum sudah pasti dilakukan oleh koruptor-koruptor tersebut," tuturnya. 

Sejak proses awal pembentukan Pansus, menurut Didi, banyak yang tidak beres. Ada upaya yang mengarah ke pelemahan terhadap komisi antirasuah itu. Bahkan oleh mayoritas partai pengusung pemerintah yang mendukung Presiden Joko Widodo. 

"Ironisnya, dalam situasi yang merugikan KPK ini, Presiden Jokowi yang tinggal dua tahun lagi berkuasa, juga belum terlihat ada niat dan tanda-tanda ingin memenuhi janjinya untuk memperkuat KPK," kata Didi. 

Ia menyindir kembali janji Jokowi saat Pilpres 2014 lalu, di mana penguatan KPK menjadi salah satu yang dijanjikan Jokowi. 

"Tentu kita tidak lupa saat kampanye 2014, dengan penuh semangat Presiden pernah berjanji kepada rakyat ingin melipat gandakan jumlah penyidik KPK hingga 10 kali lipat. Ide yang sebenarnya sangat baik demi penguatan KPK," tuturnya. (ase)

Halaman Selanjutnya

Sejak proses awal pembentukan Pansus, menurut Didi, banyak yang tidak beres. Ada upaya yang mengarah ke pelemahan terhadap komisi antirasuah itu. Bahkan oleh mayoritas partai pengusung pemerintah yang mendukung Presiden Joko Widodo.